Sumut

Sumut Surplus Beras, Fauzi: Impor Harus Ditinjau Ulang

Bangfauzi.com – Pemerintah diminta tidak lagi mengimpor beras lantaran panen padi yang melimpah dari berbagai daerah. Hal itu dinilai memang harus dilakukan sekaligus untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan.

Pemprov Sumut, sebagaimana dilansir laman ANTARA news, berupaya meningkatkan produksi padi menjadi 4,6 ton setelah pada 2016 mengalami kenaikan sebesar 565.268 ton.

“Angka sementara jumlah produksi padi Sumut 2016 yang sebanyak 4,6 juta ton itu merupakan produksi tertinggi Sumut dalam kurun waktu 11 tahun terakhir,” kata Gubernur Sumut HT Erry Nuradi di Medan, Senin (17/7/2017).

Dari produksi di tahun 2016, Provinsi Sumut mengalami surplus beras sebesar 1.171.355 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah itu selama tujuh bulan ke depan.

Menurut Erry Nuradi, produksi yang meningkat antara lain disumbang dari hasil di Kabupaten Padanglawas.

Oleh karena itu, kata dia, untuk meningkatkan terus produksi padi termasuk di Padanglawas, Pemprov Sumut memberi bantuan benih dan alat mesin pertanian.

Gubernur menegaskan, untuk mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan, Pemprov Sumut sudah mengambil berbagai langkah.

Mulai mendorong percepatan tanam, peningkatan indeks pertanaman untuk mengejar target tanam, memberikan bantuan benih, pupuk organik dan nonorganik, hingga pestisida dan alat mesin pertanian pratanam mau pun pascapanen.

Termasuk juga memperbaiki jaringan irigasi pada jaringan tersier, penerapan teknologi jajar legowo dan benih hibrida, mendorong perluasan areal tanam padi pada lahan-lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan.

Pemprov Sumut sendiri pada 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 169 miliar untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Anggota DPRD provinsi Sumatera Utara fraksi partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah pusat melalui kebijakan presiden Jokowi, harus ditinjau ulang. Optimalisasi lahan pertanian di seluruh Indonesia hendaknya lebih diperhatikan sebagai program prioritas yang dikerjakan daripada sekedar kegiatan impor.

Impor beras, jika kita tanya dengan sungguh-sungguh siapakah yang diuntungkan?

Pastinya yang duluan untung adalah pedagangnya, apakah rakyat dan petani kita untung? Belum tentu.

Maka itu, sebaiknya pemerintah pusat lebih fokus terhadap masalah ini.

Dari Kabupaten Sleman, seperti yang dilansir Republika, permintaan agar Indonesia tidak melakukan impor beras datang dari petani-petani sampai bupati. Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, impor beras cuma akan menjatuhkan harga beras yang dimiliki petani Indonesia.

“Kalau bisa jangan terus impor, kasihan petani,” kata Sri usai melakukan panen padi di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Kamis (11/1).

Ia menekankan, kenaikan harga beras merupakan sesuatu yang sangat biasa terjadi. Namun, Sri berpendapat, jangan karena terjadi kenaikan beras yang cuma sesekali, lalu dijadikan alasan untuk Indonesia impor beras.

Justru, lanjut Sri, tindakan mengimpor beras dari negara-negara tetangga hanya akan membuat harga beras semakin tinggi. Terlebih, petani-petani Indonesia yang akan jelas merasakan dampaknya bila Indonesia impor.

“Sesaat saja itu kenaikan, jangan gara-gara ada kenaikan lalu kita impor, kalau impor petani yang susah,” ujar Sri.

Sri menambahkan, untuk Kabupaten Sleman saja panen padi yang telah dilakukan sudah seluas 2.600 hektar. Menurut Sri, itu akan bertambah mengingat Februari akan ada panen lagi, dan panen dilakukan pula daerah-daerah lain di Indonesia.

Senada, Ketua Kelompok Tani Tanirejo, Lipur Dwianggana mengatakan, sangat banyak lahan pertanian yang awal tahun ini melakukan panen dengan luasan yang luar biasa. Maka itu, ia berharap Indonesia tidak melakukan impor beras.

“Kalau bisa janganlah, harga jatuh kalau impor,” kata Lipur.

To Top