Ekonomi

Spin Off Unit Usaha Syariah Bank Sumut ‘Memburu Fulus Pasar Emosional’

Tenggat waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS) perbankan konvensional di Indonesia sudah semakin dekat. Kurun 5 tahun ke depan di tahun 2023, seluruh UUS harus sudah berpisah (spin off) dari indukannya. Atau jika tidak mereka akan kembali melebur (spin on) ke indukannya. Bagaimana halnya dengan UUS Bank Sumut? Langkah strategis apa saja yang sudah mereka lakukan guna menyongsong spin off yang ditargetkan di awal 2019? Tantangan apa saja yang harus dilewati. Dan Bagaimana stake holder yang notabene adalah gubernur, walikota/bupati di Sumut serta legislator menyikapi hal tersebut? Berikut laporannya.

Segmen pasar perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan penduduk dengan pemeluk Agama Islam terbesar di dunia merupakan surga tersendiri bagi para pemainnya. Dus, menjadi tantangan tersendiri bagi para bankir untuk menggarapnya secara maksimal.

Alasannya, pangsa pasar perbankan syariah tidak terlepas dari keyakinan umat Islam yang menyadari bahwa penerapan interest (beban bunga) dalam sistem perbankan adalah ‘haram”. Di samping sistem perekonomian konvensional yang sudah berulangkali diterpa badai krisis yang tak kunjung selesai, sistem perbankan syariah ternyata sudah teruji dan lebih tangguh menghadapi guncangan tersebut.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, tak heran Pemerintah Indonesia mendesak sektor perbankan syariah agar lebih gencar dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh dengan memisahkan UUS dengan induknya paling lambat di tahun 2023 mendatang. Jika tidak, maka UUS tersebut akan kembali melebur ke indukannya, alias layanan perbankan syariah mereka akan ditutup.

Pihak regulator pun, dalam hal ini OJK sudah berulangkali mengingatkan kalangan perbankan syariah agar segera mempersiapkan diri untuk menyongsong kewajiban pemisahan usaha itu. Sebab, dalam No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan, terhitung mulai disahkannya UU tersebut, unit usaha syariah (UUS) diwajibkan untuk memisahkan diri dari bank induknya (spin off) paling lambat 15 tahun setelah UU disahkan. Atau ketika nilai asetnya telah mencapai 50% dari bank induk.

OJK pun telah meminta UUS untuk membuat roadmap rencana spin off dalam UU Perbankan Syariah. Dan kini, tanpa terasa aturan spin off itu kini sudah mulai mendekati tenggat waktunya, yakni tinggal 5 tahun lagi.

Alasan lain yang lebih menjanjikan dari sisi bisnisnya adalah, ketika UUS sudah berpisah dari indukannya, akan membuat bank syariah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Terlebih lagi melihat besarnya potensi pasar di segmen keuangan syariah.

Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat masih dipimpin Muliaman D Hadad sendiri mengakui, secara nasional hingga kini pangsa pasar perbankan syariah memang masih kecil.

Per Januari 2017, secara nasional Industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki bank umum konvensional dan 166 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Total aset secara keseluruhan perbankan syariah mencapai Rp 356,50 triliun dengan pangsa pasar sebesar 5,13%.

“Khusus untuk wilayah Sumatera Utara total asset perbankan syariah sudah mencapai Rp 12,14 triliun dengan pangsa pasar sebesar 4,55%. Meskipun kinerja perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, namun OJK menilai bahwa pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil,” ungkap Muliaman di sela-sela acara expo Islamic Bank (IB) Vaganza beberapa lalu di Medan.

Namun demikian, share yang masih kecil itu memberi berkah tersendiri, karena di sisi lain OJK melihat bahwa potensinya masih sangat besar. Alasannya, selain didukung dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia saat ini, potensi lainnya karena pertumbuhan perekonomian Indonesia yang cukup baik.

“Hal ini ditandai dengan pelaksanaan proyek infrastruktur yang begitu gencarnya dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara,” tutur Muliaman.

Selain itu, ia melihat potensi Sumatera Utara khususnya Kota Medan yang cukup besar untuk perbankan syariah menggenjot pertumbuhan bisnisnya secara maksimal. Kota Medan merupakan pusat administrasi pemerintahan Sumatera Utara, pusat industri, pusat jasa layanan keuangan, pusat komunikasi, akomodasi kepariwisataan serta berbagai pusat perdagangan regional dan internasion.

“Ada dua hal yang membuat saya optimis menyoal pertumbuhan perbankan syariah kita. Alasan pertama menyoal potensi. Potensi ini besarnya luar biasa, tetapi potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tadi dari jumlah penduduk yang besar, tidak hanya itu saja, tetapi juga dari program-program pemerintah yang memberikan begitu banyak kesempatan bagi industri syariah untuk berkembang,” tegas Muliaman lagi.

Oleh karena itu, lanjut Muliaman, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalisasi pertumbuhan perbankan syariah, baik secara nasional maupun di tingkat regional, seperti di Sumatera Utara

Mengingat masih sangat terbukanya peluang pasar yang sangat besar, Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah Sumatera Utara yang terus berupaya untuk mewujudkan target sebagai regional champion pun menyikapi potensi itu dengan sigap.

Bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu melihat potensi market syariah yang belum tergarap maksimal di Sumut bertekad untuk menggelar spin off alias memisahkan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) di awal tahun 2019. Jadwal itu lebih awal jika merujuk kepada aturan yang ditetapkan dalam UU Perbankan Syariah Tahun 2008.

Direktur Utama Bank Sumut, Edy Rizlyanto menegaskan, pihaknya menilai dari sisi bisnis bahwa spin off (pemisahan-red) UUS sebagai langkah yang sangat tepat untuk memperluas basis nasabah. Meskipun, dua tahun terakhir kondisi makro perbankan syariah tengah mengalami konsolidasi, namun situasi itu tidak menyurutkan langkah Bank Sumut untuk melakukan spin off.

Bankir kawakan yang berasal dari bank plat merah ini menuturkan, langkah strategis spin off bukanlah hal yang muluk-muluk. Rencana tersebut juga sudah dipersiapkan dengan matang oleh manajemen perseroan sejak jauh hari sebelumnya.

“Berbagai persiapan sudah kami lakukan sejak awal tahun, di mana kami mulai mengajukan permohonan untuk melakukan spin off kepada OJK. Beberapa persiapan dari sisi internal perseroan juga sudah kami lakukan,” ujar Edy kepada ProInvesta, beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya Gedung Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol Medan.

Adapun langkah-langkah persiapan yang dilakukan mulai dari persiapan SDM, pembentukan tim pelaksana, penyiapan blue print bisnis syariah sampai dengan pendampingan oleh konsultan.

“Pendampingan oleh konsultan ini sangat penting untuk dilakukan baik pra spin off hingga pasca spin off,” tutur bankir yang pernah menjabat Kepala Cabang Bank Mandiri di Hongkong ini.

Ganjalan Permodalan

Namun demikian, ada satu yang hingga kini masih menjadi ganjalan untuk memastikan keberhasilan proses spin offtersebut, yakni menyangkut permodalan yang kelak akan digunakan Bank Sumut Syariah.

Menurut Eddy Rizlyanto, nominal kebutuhan permodalan untuk pendirian Bank Sumut Syariah mencapai sebesar Rp 500 miliar. Nilai tersebut, sebagaimana yang pernah ditegaskan pihak OJK sudah didiskon 50%, dari kebutuhan awal yang harus mencapai sebesar Rp 1 triliun.

Apabila, spin off dilakukan untuk menjadi anak usaha penuh Bank Sumut, paling tidak penyertaan modal 20% dari modal bank induk. Oleh karena itu, perseroan harus memiliki modal inti Rp 2,5 triliun.

Eddy juga menjelaskan, saat ini modal Bank Sumut sekitar Rp 2,7 triliun, sudah termasuk Rp 270 miliar untuk modal spin off. Jadi kami butuh paling tidak modal menjadi Rp 3 triliun pada 2018. Kami punya beberapa opsi untuk mencapai target tersebut, dan sudah diskusi dengan OJK dan pemegang saham,” paparnya.

Lebih lanjut, dia merinci beberapa opsi tersebut yakni permintaan penyertaan modal ke pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemko. “Selain itu kita juga membuka kesempatan penyertaan modal ke institusi atau pemegang saham lain yang berminat atau juga melakukan IPO (initial public offering),” ungkap Eddy.

Namun lanjut Eddy, jika diambil opsi-opsi yang lain menyangkut pemenuhan modal akan menimbulkan konsekuensi terhadap jumlah kepemilikan saham pemilik yang sudah ada sebelumnya.

Hal yang sama juga diungkapkan legislator dari DPRD Sumut, Muchri Fauzi Hafiz. Menurutnya langkah yang ditempuh untuk pemenuhan modal seyogyanya haruslah menempuh cara-cara yang lazim digunakan.

“Bank Sumut menyampaikan kepada pemegang saham, kemudian pemegang saham baik itu pemerintah propinsi dan kabupaten/kota masing-masing menyampaikan kepada DPRD-nya. Nah disitu nantikan akan lebih terbuka penambahan modal yang akan diberikan ke Bank Sumut,” ungkap Muchri kepada ProInvesta.

Menurut politikus dari Fraksi Demokrat ini, kalau opsi lain ditempuh menurutnya merupakan cara-cara yang bisa saja menjadi solusi. “Tetapi ya itu kan kebijakan dari manajemen Bank Sumut. Kami tidak memiliki wewenang untuk melarang ataupun intervensi terhadap kebijakan itu,” tegasnya.

Oleh karenanya, terkait dengan upaya peningkatan modal, Eddy Rizlyanto menuturkan, pihaknya akan terlebih dahulu meminta komitmen penyertaan modal dari pemegang saham atau pemda. Pasalnya, jika penyertaan modal datang dari pihak lain, Bank Sumut Syariah tidak akan sepenuhnya menjadi milik Bank Sumut.

“Kami akan kembali hitung-hitung kekuatan pada 2018. Sebenarnya tinggal sedikit lagi kan. Kami akan roadshow ke kepala daerah. Banyak dari mereka yang support kegiatan syariah kok,” pungkas Edie dengan penuh keyakinan.

Soal pemenuhan permodalan Bank Sumut dalam memenuhi persyaratan spin off pihak otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun angkat bicara. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumbagut, Mulyanto menegaskan, semua perbankan itu aturannya jelas apalagi menyangkut permodalan.

“Berbicara masalah permodalan bank tidak semata mata menyangkut besaran nominal. Tapi ada yang namanya kecukupan pemenuhan permodalan minimum atau yang sering dikatakan capital adequacy ratio (CAR). Itu sampai posisi terkini review penilaian kesehatan permodalan BPD (bank sumut-red)) itu masih bagus ya, masih di atas 12%, kisarannya antara 15%-16%,” ungkap Mulyanto kepada Pro Investa, beberapa waktu lalu, di sela-sela acara IB Vaganza expo 2017, di Medan.

Dan penilaian tersebut, dilakukan setiap semester. “Jadi untuk bank umum ada dua kali review dilakukan setiap tahunnya,” pungkas Mulyanto.

Menurutnya lagi, masalah pemenuhan modal itu bisa di komunikasikan dengan Pemegang Saham Pengendali. “PSP Bank Sumut itu ada Pemprovsu, ada 33 kabupaten/kota yang lain. Ini kabupaten/kota kaya, cukup punya kemampuan modal. Tinggal bagaimana Pemprov dan kabupaten/kota. Tadi itu, PSP nya sudah punya komitmen untuk melakukan spin off kita dorong, ya kita dukung aturan mainnya seperti apa, nanti kami dari regional 5 bekerjasama dengan Bank Sumut untuk menilai semuanya,” terang Mulyanto.

Menurut Mulyanto, dengan berdirinya Bank Sumut Syariah, masyarakat Sumut akan semakin mendapatkan layanan perbankan syariah yang lebih beragam. “Masyarakat Sumut juga punya hak untuk mendapatkan pilihan perbankan syariah yang lengkap,” tandasnya.

Mengenai kewajiban buyback obligasi yang kemungkinan akan dilakukan Bank Sumut pada tahun 2018, menurut Mulyanto hal tidak ada masalah. Alasannya, karena obligasi juga bukan pembiayaan murah.

“Karena sekarang ini kecenderungannya apraising dana masyarakat itu lebih ketergantungan dengan mempertimbangkan perolehan investasi yang lebih menguntungkan. Apalagi saat ini perbankan imbal hasilnya lebih menarik dengan adanya berbagai kontraksi moneter yang dilakukan pemerintah,” lanjut Mulyanto.

Memang, kebijakan spin off bukanlah hal gampang, namun toh proses itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Bukan hanya karena alasan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK, di satu sisi langkah tersebut akan membuat industri perbankan syariah bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan dengan saudara tuanya, yakni bank konvensional.

Terutama untuk mengambil peran yang lebih besar lagi dalam memenuhi kebutuhan jasa keuangan yang lebih mengedepankan prinsip keberkahan, seperti mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam skala besar di daerah Sumatera Utara.

Selain itu, perbankan syariah juga diharapkan mampu mencapai target yang diharapkan, yakni menjadi pemain besar di industri keuangan tanah air.

Hanya saja, berbagai persiapan baik dari sisi organik maupun non organik harus disiapkan pihak bank indukan yang memiliki UUS. Mulai dari kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, jaringan pelayanan, hingga permodalan. Sementara selama ini, perbankan syariah khususnya UUS selalu menggantungkan diri dengan bank induk konvensional, yang memang lebih matang dari semua syarat di atas.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, juga pernah mengatakan acap menerima masukan dari perbankan syariah agar waktu spin off diundur. Namun, ia mengimbau pelaku industri perbankan syariah agar mengikuti ketentuan yang ada terlebih dulu. “2023 itu masih lama. Pokoknya jalankan saja dulu. Soal deadline kita bicarakan nanti belakangan. Sekarang ikuti saja aturan yang sudah ada,” tegas Muliaman.

Di lain pihak, Muliaman mengakui konsep leverage yang dilakukan UUS saat ini menggunakan infrastruktur bank induk cukup signifikan mendongkrak bisnis perbankan syariah.

“Saya tidak mau bilang saya tidak setuju spin off, tapi beberapa hal dengan UUS gabung dengan induk, dia masih bisa dapat tenaga tambahan dari induknya, apakah menggunakan jaringannya atau teknologi informasinya, seperti Sharia First yang diterapkan oleh BII-Maybank. Itu kan ada keuntungan-keuntungannya, makanya kita akan lihat dulu,” jelasnya .(khairal assyifa)

Sumber: ProInvesta.co.id

To Top