Opini BangFauzi

Pajak Daerah Ruh Pembangunan

Bangfauzi.com – Untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berjalan, baik negara dan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki sumber pendapatan yang biasa disebut pajak. Sesuai undang-undang yang mengatur, Negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dalam istilahnya Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan masing-masing terhadap jenis-jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan.

Untuk Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara, ada lima jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD, yang masuk di dalam buku APBD. Pertama, pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua, pajak BBN-KB. Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Keempat pajak air permukaan (APU). Kelima, pajak rokok. Kelima jenis pajak daerah tersebut di atas, dikutip dari orang per-orang, rumah tangga dan perusahaan yang hidup dan tinggal serta terdaftar di wilayah provinsi Sumatera Utara. Maka itu, kita, atas nama rakyat dan masyarakat harus menyadari bahwa kehadiran Pemerintah Daerah dengan seluruh proyek pembangunan yang berjalan, sebenarnya karena kita membayar pajak.

Rakyat dan masyarakat Sumatera Utara adalah pembayar pajak yang taat. Sebab, jika memaknai kelima jenis pajak daerah tersebut di atas, masing-masing kita tak pernah merasa berat untuk membayar, bahkan tanpa disadari oleh kita masing-masing kita sudah dikutip, sudah dipotong bayar pajak. Contohnya, pajak yang diambil dari setiap liter BBM kendaraan bermotor yang kita gunakan untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kita katakan kepada petugas pengisi BBM kendaraan bermotor kita saat di SPBU atau tempat isian BBM lainnya, untuk tidak masukkan potongan pajak PBBKB itu? Rasanya tidak ada. Bahkan kita nyaris tidak mengetahui bahwa dari perliter BBM yang kita beli didalamnya sudah ada harga pajak PBBKB. Hebat! Inilah yang saya sebut bahwa kita semua atas nama rakyat dan masyarakat sesungguhnya adalah pembayar pajak yang ikhlas.

Siapapun kepala daerahnya, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk taat membayar pajak daerah, seperti yang diuraikan. Semua sudah berjalan secara sistematis dan berkesinambungan, penuh keikhlasan.

Oleh karena itu, dalam rangka Pilkada serentak di tahun 2018 ini, jika kita atas nama rakyat dan masyarakat masih dianggap sepele oleh para calon-calon​ kepala daerah bersama tim suksesnya ditandai dengan cara bagi-bagi “kain sarung,” atau “uang serangan fajar,” agar pilihan kita mengabaikan sisi moral dan integritas, maka itu adalah satu bentuk kejahatan luar biasa untuk melemahkan peran dan kekuatan yang kita miliki dalam menjaga agar ruh pembangunan tetap hidup.

Kain sarung dan uang sogok untuk pengaruhi pilihan kita tak sebanding dengan banyaknya pajak daerah yang sudah kita bayarkan bertahun-tahun. Siapapun yang menjadi kepala daerahnya kita atas nama rakyat dan masyarakat tetap saja membayar pajak daerah.

Itu sudah otomatis seperti pergantian hari dari siang ke malam.

Kesimpulannya, kehadiran Pilkada dan ketaatan kita membayar pajak daerah sesungguhnya sangat berhubungan langsung. Ratusan milyar rupiah uang pajak daerah yang terkumpul dari kita semua, yang dikutip selama bertahun-tahun dan berkesinambungan sudah membiayai banyak kegiatan proyek pembangunan di daerah.

Hak kita untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan benar, serta kualitas proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas, merupakan kewajiban kepala daerah untuk menjamin. Inilah masa depan itu, inilah hasil Pilkada itu, menghantarkan sosok putera daerah yang mencintai tanah airnya untuk memberikan jaminan bahwa pajak-pajak yang sudah dikutip dan dibayar masyarakat semua tepat sasaran dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di daerah. Bukan calon-calon kepala daerah dengan tim suksesnya​ yang menjual janji dan mimpi dan dihari H saat pencoblosan melakukan kejahatan luar biasa “menyogok” kita dengan kain sarung dan uang yang jika dihitung hanya bisa kita habiskan untuk membeli nasi kotak buat sehari. Toh saat uang itu kita belanjakan juga dipotong pajak.

To Top