DPRD Sumut

Merasa Dibohongi, Fraksi PKS Walkout dari Paripurna DPRD Sumut

Bangfauzi.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) memutuskan walkout atau keluar dari sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, HT Milwan, Rabu (29/11/2017) jam 17.00 WIB.

Sikap itu ditunjukkan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang telah membohongi dan mengangkangi lembaga legislatif tersebut.

“Kami dari Fraksi PKS menyatakan walkout dari sidang paripurna ini,” kata Ketua Fraksi PKS, Syamsul Qadri Marpaung, didampingi anggota fraksi, Ikrimah Hamidy ketika diminta menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Seperti yang dikutip dari Metro24Jam, Syamsul Qadri yang juga Wakil Ketua Komisi A ini kecewa pada Pemprovsu yang telah merealisasikan anggaran kepada sejumlah pihak, padahal pembahasan dengan DPRD Sumut belum dilakukan. Dia menyebut, Gubsu tidak lagi menghargai lembaga DPRD Sumut dalam melakukan kebijakan. Bahkan, Tengku Erry Nuradi dianggap mengingkari kesepakatan yang dibangun kedua lembaga ini.

“Baru saja hari Selasa kemarin disepakati di lantai 10 kantor gubernur bahwa data rumah ibadah dan lembaga, baik itu gereja atau mesjid yang akan dibantu melalui dana bansos diberikan dalam waktu 4 hari sejak Selasa malam Rabu itu. Tapi sampai saat ini juga tidak ada. Dalam P-APBD yang kita ketok lalu itu, disepakati belanja hibah untuk bansos 100 miliar, tapi sekarag hanya 50 miliar. Ini kan tidak berkomitmen,” ujarnya.

Tak hanya itu, Tengku Erry Nuradi juga membangun Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah pihak. Bahkan naskah dana hibah untuk KPU Sumut dilakukan tanpa persetujuan DPRD Sumut, dan untuk Universitas Sumatera Utara (USU) saja sudah dicairkan, padahal anggarannnya saja belum disahkan.

“Kita capek dibohongi. Makanya dari sekarang kita pertimbangkan apakah nanti akan menolak atau menerima, tergantung sikap gubernur,” pungkasnya. Sore itu, sidang paripurna beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2018.

Umumnya, masing-masing fraksi menyatakan keberatan karena lambatnya penyampaian nota keuangan dan penjabaran R-APBD dari Pemprovsu sehingga kesan tidak konsisten atau tidak berintegrasi

“Kami melihat dari tahun ke tahun, pembahasan APBD, baik rancangan atau perubahan selalu tergesa-gesa sehingga tidak mencerminkan keseriusan dalam penyusunannya. Begitu juga kami amati dalam penempatan pos belanja yang terkesan lebih mengedepankan keinginan Kepala SKPD daripada kebutuhan rakyat,” kata Sutrisno Pangaribuan membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa dalam nota keuangan yang berisi ratusan halaman itu tidak dilengkapi dengan daftar isi, sehingga menimbulkan kesan disengaja dan agar cepat-cepat ditandatangani tanpa pembahasan lebih rinci. Jika melihat itu, dicurigai ada indikasi upaya-upaya yang tidak jujur.

“Gubernur sebagai komando tertinggi dalam pemerintahan di daerah ini, sebaiknya tidak terlalu mengandalkan TAPD saja. Selain itu, R-APBD 2018 kami lihat hanya copy-paste,” ujarnya.

Usai paripurna, Sutrisno yang ditemui di ruangannya menyebut bahwa susah menjadi kebiasaan Pemprovsu sengaja memberikan waktu yang sempit bagi DPRD Sumut. Namun ironisnya, tidak banyak anggota dewan yang yang menyadari itu. Dia bahkan menyebut, banyak pengambilan keputusan yang terkesan dipaksakan.

“Seperti pengambilan keputusan-keputusan penting di DPRD ini sudah tak harus quorum. Berapa saja yang ada, keputusan tetap diteken pimpinan,” ujarnya.

Ternyata, selain Sutrisno, Muchrid Coki Nasution juga menilai hal serupa. Banyak hal yang terindikasikan dipaksa dalam setiap pengambilan keputusan.

“Seharusnya anggota dewan itu hadir setengah dan tambah satu. Kalau anggota dewannya 100, berarti harus ada 51 orang minimal yang hadir, baru itu dinyatakan sah,” ujar politisi Golkar ini.

Dia menyebut, yang seharusnya menjaga marwah lembaga ini adalah anggota dewan itu sendiri. Namun dia heran sangat banyak anggota dewan yang ogah-ogahan datang melaksanakan tugas dan kewajibannya. “Padahal, kami semua disumpah. Tapi kok begini,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Baskami Ginting mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan anggota dewan yang tidak disiplin ke pimpinan.

Selanjutnya, pimpinan akan menyampaikan kepada masing-masing fraksi. “Langkah itu sudah dilakukan. Sekarang bagaimana sikap fraksinya,” ujar politisi senior PDI Perjuangan ini singkat.

To Top