DPRD Sumut

Sopir Tuntut Hentikan Pungli, Muhri Fauzi Hafiz Sesalkan Terjadi Pungli di KIM

Bangfauzi.com – Ratusan supir, pengurus Organda Sumut dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan, berunjuk rasa di DPRD Sumut, Senin (2/10/2017) menolak pungutan liar (pungli) di Kawasan Industri Medan (KIM) di DPRD Sumut. Tampak puluhan truk trailer juga ikut terparkir sepanjang  Jalan Imam Bonjol, Medan.

Kordinator Aksi,  Parlin Manihuruk yang membuka orasinya menyatakan agar DPRD Sumut merekomendasi ke pemerintah pusat agar Direktur KIM dan Kapolres Belawan dicopot karena dinilai telah melakukan pembiaran terhadap pungli yang terjadi di KIM.

Dikatakannya, setiap hari ada 3.000 truk yang masuk KIM dandikenakan pungutan Rp 15.000 per truk dan setiap truk bisa masuk sebanyak 5 kali ke KIM perhari nya.  “Bayangkan berapa ratusan milyaran rupiah yang masuk perharinya ke mereka,” tegasnya.

Menurut Parlin, kalau supir truk tak mau bayar, maka akan dianiaya oleh oknum berpakaian loreng-loreng. “Ini teman kami yang diintimidasi oleh oknum berpakaian loreng, dan juga dianiyaya oleh oknum berpakaian loreng, karena tak mau membayar kutipan Rp 20.000,” teriak salah satu anggota Organda di atas truk kontainer dengan pengeras suara.

Para supir kecewa karena  Gubsu, Kapoldasu, KIM, dan Polresta yang tak menangani dengan serius pungli dan intimidasi yang dialami oleh rekan-rekan mereka di KIM.

“Ini sudah pembiaran. Karena meski Pungli ini pernah stop ketika tahun 2015 Organda mogok di Belawan. Tetapi Pungli kembali beroperasi lagi sejak Juni 2017,” ucapnya.

Para massa aksi juga mengancam tidak akan mendistribusikan barang-barang ke pasar induk selama tidak ada penegasan untuk menghentikan Pungli tanpa payung hukum.

Jadwalkan RDP

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting yang menerima aksi demo menyatakan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menuntaskan tuntutan supir terkait Pungli tersebur. “DPRD Sumut akan menjembatani peristiwa ini dengan memanggil pihak yang terlibat untuk RDP.

Kita upayakan dalam bulan ini sudah terjadwalkan dengan sebelumnya akan memasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut,” katanya.

Dijelaskan Politisi Partai PDI P ini, pihaknya juga menolak ada oknum yang melakukan Pungli tanpa payung hukum.

“Kami minta pungli tanpa payung hukum ini dihentikan sebelum ada hasil dari RDP yang akan mengundang seluruh komponen baik Organda, Kesper, kapolda dan jajarannya, Dishub dan manajemen KIM,” ucapnya.

Dalam RDP nanti, kata Baskami, pihaknya akan mencari tahu alasan dan hukum yang mengatur kebijakan Pungli terhadap para supir-supir sekitar Rp 15.000 unit persekali masuk.

Di tempat terpisah, anggota komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan, sebagai kawasan objek vital, KIM harus ditata dengan tertib sehinga menjadi kawasan yang kondusif bagi investasi di daerah.

“Kita menyesalkan terjadinya pungli di KIM terhadap pengusaha transportasi maupun angkutan lainnya. Aspirasi tersebut harus disikapi dengan serius oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerinta kota Medan. Sebab, setahu Saya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota memiliki saham dalam struktur perusahaan PT KIM, dimana masing-masing punya perwakilan di komisaris PT KIM,” kata Fauzi.

Dia setuju, ada urun rembug antara pemegang saham, pengelola PT KIM dan pengusaha melalui organda serta DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk mengatasi masalah pungli yang terjadi.

To Top