Opini BangFauzi

Kenapa Harus Ada OTT?

Bangfauzi.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu belakangan ini menjadi trending topik yang menggelitik hati untuk kita sikapi. OTT baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga KPK RI memiliki tujuan mulia, melindungi hak-hak Rakyat dari kejahatan khusus korupsi baik berbentuk suap-menyuap, gratifikasi serta pungli.

Pungli itu jika dibiarkan menjadi kebiasaan akan menghasilkan produk sistem yang jelek. Misalnya pungli pada proses mengurus perizinan, karena, dipersulit dan rumit maka Rakyat yang berkepentingan terhadap perizinan tidak memiliki pilihan untuk menolak pungli yang terjadi. Satu sisi menjadi beban tetapi sisi lainnya pungli menjadi win-win solusi untuk melindungi keberlangsungan kegiatan ekonomi Rakyat yang dijalankan. Karena membuat beban yang berat, pungli harus ditumpas. Maka, terjadilah OTT pungli. Tidak hanya soal izin, untuk masuk anak sekolah pun sempat kita dengar di kota Medan besaran uangnya dari 4 juta rupiah s.d. 7 juta rupiah. Jika pungli terjadi sudah pastilah ada aturan yang dilanggar.

Korupsi kepala daerah dan anggota DPRD yang juga menjadi sasaran kegiatan OTT KPK RI tidak kalah menarik untuk kita amati. Kenapa bisa terjadi?

Sistem di negara kita secara jamak sesungguhnya sudah baik, terukur dan terencana. Sistem politik kita juga sudah lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Namun, untuk sistem rekrutmen calon eksekutif/legislatif pada parpol dan Pemilu belum bisa kita sebut baik.

Sistem kaderisasi partai politik di NKRI kita, masih belum mampu melahirkan sosok kader yang terukur integritasnya secara pribadi dan bisa diuji secara mudah oleh Rakyat. Saat ini, sebagian parpol masih mengalami dominasi kepemimpinan yang terkesan otoriter terkait pencalonan kepala daerah dan calon legislatifnya.

Kondisi yang rumit dan sulit bagi para kader dan calon-calon kepala daerah/legislatif, mengakibatkan munculnya kolusi antara oknum-oknum baik elit partai, kader, para calon dan makelarnya. Sehingga akhirnya biaya politik yang dikeluarkan sangat besar.

Ikut serta menjadi calon, serta menjadi peserta Pilkada maupun Pemilu dari Parpol masih akan mengeluarkan biaya yang besar. Hari-hari kampanye yang dilakukan untuk merebut hati Rakyat bisa dianggap biaya politik rasional yang menjadi konsekwensi semua para calon.

Tetapi, diluar dugaan kita semua, entah sejak kapan kondisi ini terjadi, pada saat hari pemungutan suara yaitu 3 atau 2 hari sebelumnya, beredar “pesan tak bertuan,” pemilih akan kurang berpartisipasi jika tidak ada “ongkosnya,” sebab 1 hari pemungutan suara, yang bekerja pasti libur, yang ke laut pasti tak melaut, yang ke pasar tidak berdagang. Harus ada ganti 1 hari libur tersebut, dari para calon yang akan dipilih. Jika tidak ada, lebih baik di rumah saja bersenda gurau dengan keluarga.

Masa 3 atau 2 hari sebelum pemungutan suara inilah, yang membuyarkan konsentrasi para calon tersebut di atas. Seakan semua visi/misi dan janji yang disampaikan sebelumnya saat kampanye tidak diingat lagi oleh para pemilih. Karena, tidak ada calon yang maju mau kalah, semua kondisi harus dilewati dengan berbagai upaya pribadi. Mulai dari pinjaman kepada keluarga, utang di tambah, sampai menjual aset akan dilakukan untuk mengeluarkan “ongkos,” tersebut.

Ternyata, setelah menang, uang masuk yang resmi tidak sesuai dengan pengeluaran. Besar pasak daripada tiang.

Singkatnya, kita sepakat korupsi dan jenisnya adalah perbuatan yang buruk dan membahayakan. Namun, OTT juga tidak boleh terjadi terus menerus di daerah, apalagi sampai terus menerus menangkap kepala daerah dan anggota DPRD. Tetap ada kepentingan Rakyat yang dikorbankan sebab mereka adalah putra/i terbaik daerah yang pernah dipilih dan mendapat simpati rakyat.

Salah satu yang Saya sarankan melalui opini ini, lembaga kepolisian dan KPK RI bersinergi untuk mengawal proses politik Pilkada dan Pemilu bebas pungli dan gratifikasi kepada para calon dan pemilih. Lembaga KPKR RI yang hari ini masih dipercaya Rakyat harus turun tangan menyampaikan bahwa Pilkada dan Pemilu yang bebas dari uang “ongkos,” akan melahirkan para kepala daerah dan anggota DPRD yang berkualitas, karena mereka tidak terbebani hutang dan janji lainnya.

Mungkin jika mau lakukan OTT judulnya OTT serangan fajar pemilu. (mfh)

To Top