Opini BangFauzi

Benarkah Ada Istilah Uang Ketok?

Bangfauzi.com – Istilah uang ketok seakan mejadikan lembaga DPRD memiliki dua wajah. Satu sisi wajah baik dengan membawa semangat aspirasi keterwakilan rakyat. Sisi lain wajah peminta-minta, bahwa bisa diketok jika ada uangnya.

Uang ketok itu memang ada, jika, kita menafsirkan semuanya tanpa kesepakatan. Masing-masing punya pengertian berbeda. Entah dari mana sumber awal istilah uang ketok, tetapi dalam tulisan ini, Saya akan mengambil pengertian bahwa uang ketok adalah sesuatu yang dimaksud oleh masyarakat sebagai imbalan atas keputusan yang dihasilkan oleh DPRD yang berkaitan dengan Peraturan Daerah atau Perda tentang APBD.

Berdasarkan definisi yang penulis sebut di atas tentang uang ketok, maka, jika ini maksudnya, uang ketok tidak ada di DPRD.

Sejak lembaga DPRD ada baik di provinsi/kabupaten/kota, tugas dan kegiatan DPRD dibiayai oleh APBD, termasuk untuk mengesahkan Perda tersebut.

Sehingga, bukanlah uang ketok jika setelah mengambil keputusan terkait APBD para anggota DPRD dapat uang. Bisa jadi itu adalah uang representasi atau tunjangan rapat atau uang perjalanan dinas yang dibolehkan Undang-Undang terkait.

Kemungkinan yang diributkan selama ini adalah uang ketok yang diluar uang-uang seperti tersebut di atas. Uang ketok yang masuk kategori gratifikasi atau suap dengan tujuan agar semua pembahasan Perda tentang APBD tidak dipersulit dan sesuai keinginan kepala daerah dan para kepala OPD/SKPD.

Jika kelompok kedua ini, perlu kita adil memahami, jangan hanya DPRD yang dianggap tidak tahu aturan. Sebab, sumber uangnya darimana? Pasti dari pihak eksekutif. Motivasinya apa? Cenderung motivasinya agar pembahasan APBD berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Dengan sumber dan motivasi sedemikian rupa maka, kita bisa memahami kenapa ada istilah uang ketok tersebut? Berarti ada yang disembunyikan dari kalangan legislatif sehingga perlu ada uang ketok.

Kalau semuanya dilewati dengan baik dan benar, harmonisasi pembahasan bersama terkait Perda APBD terjadi antara eksekutif dan legislatif maka tidak akan muncul motivasi dan niat untuk memberikan uang ketok.

Saya hanya ingin menegaskan juga bahwa tidaklah mungkin uang ketok ada jika tidak ada sumber dan penyebabnya. Juga tidak mungkin uang ketok dihapuskan jika hanya dilakukan oleh Gubernur atau eksekutif tanpa komitmen dari lembaga legislatif.

Kaitannya adalah, saat tahun 2017, pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan kepemimpinan Gubernur Tengku Erry Nuradi masa sisa jabatan 2013/2018 ada mengatakan bahwa Sumut Paten dengan keberhasilan kepemimpinannya menghapuskan uang ketok, Saya jawab itu tidaklah benar.

Itu bohong, uang ketok dalam pengesahan APBD di DPRD provinsi Sumatera Utara, tidak ada sama sekali, karena tidak ada sama sekali itu artinya memang tidak ada dan bukan prestasi yang mesti digadang-gadang.

Lebih baik pemerintahan sisa masa jabatan ini berkomitmen melawan mafia proyek yang diduga mengendalikan semua proyek-proyek besar yang jumlahnya ratusan miliar rupiah, mendahulukan fee, memberi gratifikasi sama kepala OPD/SKPD agar menang tender dan dikasi bocoran syarat menang.

Jika itu dilakukan dan diyakini bisa diterapkan, tentu wajar hal itu digadang sebagai prestasi yang paten bahkan tak sebanding dengan uang ketok seandainya ada. (mfh)

To Top