Home

Realisasi PAD Triwulan I Hanya 20,47 Persen, Pemprovsu Bentuk Tim Pemantau

Bangfauzi.com – Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diminta membentuk Tim Pemantau Realisasi Penyerapan APBD. Tim ini dibutuhkan, mengingat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan pertama tahun 2017 hanya sebesar 20,47% atau sebesar Rp 1,008 triliun lebih dari target APBD 2017 sebesar Rp 4,925 triliun lebih.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi harus serius menyikapi kondisi perlambatan ekonomi daerah yang terasa terjadi akibat lambatnya realisasi APBD tahun 2017.

“Tim Pemantau Realisasi Penyerapan APBD dibentuk mengingat sampai triwulan pertama APBD tahun anggaran 2017 sangat rendah dalam serapan belanja dan juga realisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah,” ujarnya kepada MedanBisnis, Jumat (26/5).

Dipaparkan anggota Komisi C ini, untuk realisasi penerimaan PAD dari target APBD 2017 sebesar Rp 4,925 triliun lebih hanya mampu terealisasi sebesar 20,47%.

Penerimaan PAD tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sekitar Rp 433,220 miliar, pajak BBN-KB sebesar Rp 281,416 miliar dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 195,815 miliar serta pajak air permukaan sebesar Rp 32,251 miliar lebih. Sedangkan penerimaan dari pajak rokok masih nihil.

Sementara realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 5,839 miliar atau hanya sebesar 17,20% dari target APBD tahun 2017 sebesar Rp 33,959 miliar lebih.

Selanjutnya, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 75 juta dan terakhir realisasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 59,692 miliar.

“Kondisi sampai triwulan I yang pesimis ini perlu mendapat perhatian seluruh jajaran pemerintah Pemprov dan pelaku usaha serta DPRD,” katanya.

Menurut Fauzi, optimalisasi penerimaan pajak daerah seharusnya dilakukan sejak dimulainya tahun anggaran. Artinya pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah ini menjadi penentu bagi jalannya pembangunan daerah yang diposisikan pada belanja daerah di APBD.

“Kondisi sisa anggaran atau silpa pada APBD tahun anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp 536,274 miliar lebih menjadi catatan buruknya tata kelola anggaran daerah kita. Silpa tahun 2016 cukup besar dan ini terjadi tidak hanya akibat realisasi belanja daerah yang lambat, bisa juga diakibatkan karena lambatnya pencapaian penerimaan PAD,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui, dalam dokumen LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa tingkat realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 4,446 triliun lebih berada pada kisaran 107,61%.

Maka, diharapkan pada tahun 2017 ini realisasi pajak daerah bisa meningkat lebih dari 120%. Sebab, diketahui porsi PAD pada APBD dalam LKPJ 2016 sebesar 45,38%.

Kinerja ini menurun bila dibandingkan dengan LKPJ Tahun 2013 hingga Tahun 2015 yang rata-rata sebesar 64,33%. Selain itu secara trend, kecenderungan sejak tahun 2013 sampai tahun 2016, trend kemandirian APBD ini terus menurun.

Bila dibandingkan dengan proyeksi yang direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 tidak mampu mencapai proyeksi yang direncanakan pada RPJMD.

Dari beberapa indikator, gap antara RPJMD dengan realisasi pada LKPJ 2016 terjadi cukup lebar. Beberapa data yang dapat diungkapkan, seperti PAD pada RPJMD untuk tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 6,9 triliun namun terealisasi hanya sebesar Rp 4,8 triliun, begitu juga proporsi PAD pada total APBD yang diproyeksinya sebesar 63,9% namun yang terealisasi sebesar 45,38%. “Maka pada tahun 2017 diharapkan kondisi pencapaian PAD bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur Fauzi.

To Top