DPRD Sumut

Serapan Anggaran TW I APBD 2017 Sumatera Utara Buruk Hanya 7.19 Persen

Bangfauzi.com – Rapat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumatera Utara Triwulan ke-1 (TW 1) TA 2017 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara, 15/5, di Medan, mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan anggaran TW I tahun 2017 hanya 7,19 persen. Dibandingkan dengan dua tahun anggaran sebelumnya, persentase penyerapan anggaran TW I tahun 2017 paling rendah.

Diketahui berturut turut penyerapan anggaran TW I tahun 2015 sebesar 11,83 persen, tahun 2016 sebesar 10,61 persen dan tahun 2017 sebesar 7,19 persen.

Anggota badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, membenarkan bahwa serapan anggaran TW I tahun 2017 paling rendah dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Benar, serapan anggaran APBD kita di TW I tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini kondisi pesimis yang buruk bagi pemerintah propinsi Sumatera Utara. Saya pikir, seharusnya tahun 2017 ini, pemerintah propinsi Sumatera Utara bisa mempercepat realisasi anggaran. Soalnya, pengesahan APBD tahun 2017 yang lalu, sudah terlambat, maka, seharusnya diimbangi dengan percepatan realisasi yang lebih baik. Sehingga meskipun pengesahan terlambat karena hal administrasi perencanaan dan target, namun, semestinya, dengan semangat perbaikan yang ada realisasi dikejar secepatnya, ” ujar Muhri Fauzi hafiz.

Anggota komisi C DPRD Sumut ini mengungkapkan kekecewaannya, seharusnya realisasi TW I menjadi optimis dibandingkan tahun lalu (2015-2016), kenyataan sebaliknya, yang terjadi adalah terlambat dan realisasi rendah, seakan keadaaan ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pemprovsu belum baik dan lebih buruk dari tahun lalu. Bahkan Muhri menilai tidak ada semangat reformasi birokrasi dengan kesungguhan untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi atau lebih paten. Sesuai harapan yang diamanatkan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang RPJMD 2013-2017, yaitu menjadikan provinsi Sumatera Utara bangkit lebih baik, lalu mampu berdaya saing untuk menuju Sumatera Utara yang sejahtera.

Karena itu, kondisi ini menjadi bahan pertimbangan Gubernur selaku pembina ASN dan kepala SKPD di daerah, melalui ketua TAPD Sekdaprov, untuk memberikan teguran kepada kepala SKPD sebagai penanggungjawab pengelola anggaran yang masih belum melakukan perbaikan dalam penyerapan anggaran pada TW I tahun 2107 ini.

Muhri Fauzi Hafiz menambahkan dirinya menghitung ada 15 SKPD dimana realisasi anggaran-nya pada TW I tahun 2017 di bawah 7 persen.

Diantaranya, Dinas perumahan dan kawasan permukiman 6,70 persen. Satuan polisi pamong praja 6,33 persen.

Badan pengembangan dan sumberdaya manusia 5,84 persen. Dinas perkebunan 5,01 persen. Dinas perpustakaan dan arsip 4,66 persen. Badan penanggulangan bencana daerah 4,54 persen. Dinas kebudayaan dan pariwisata 4,54 persen. Rumah sakit haji APBD 4,39 persen.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 3,05 persen. Dinas pemuda dan olahraga 3,00 persen. Dinas sumberdaya air, cipta karya dan tata ruang 2,31 persen. Dinas bina marga dan bina konstruksi 0,91 persen. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 0,00 persen.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 0,00 persen dan dinas pengendalian penduduk dan KB daerah 0,00 persen.

“Lihatlah catatan Saya ini, begitu buruk dan lambatnya realisasi anggaran SKPD pada TW I tahun 2017 ini, ada yang hanya mencapai 2,31 persen, bahkan yang 0,00 persen. Apa yang terjadi sesungguhnya? Apakah ada hambatan utama yang menakutkan? Jika kepala SKPD tidak mampu, dan berpikir realisasi bisa digenjot di akhir tahun anggaran nanti, ini adalah paradigma yang salah. Jika jelang akhir tahun anggaran nanti realisasi melonjak tak terkendali hal ini semakin menguatkan tahapan perencanaan dan realisasi APBD buruk dan tidak mengikuti tahapan yang sudah ada sesuai ketentuan yang berlaku,” kata muhri Fauzi Hafiz melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Selasa, (23/5/2017).

Sebelumnya dijelaskan total anggaran belanja APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 13.115.757.263.350,- dan serapan anggaran TW I tahun 2017 sebesar Rp 942.755.869.818,- (7,19%), dengan perincian Januari 2017 sebesar Rp 256.374.029.416,- , Februari 2017 sebesar Rp 437.446.839.412,- dan Maret 2017 sebesar Rp 942.755.869.818,- (ril)

To Top