DPRD Sumut

Membedah LKPJ Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016

Bangfauzi.com – Penyampaian LKPJ Gubenur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016, menunjukan banyak sekali kegagalan Pemerintah Daerah mengelola Provinsi Sumatera Utara.

Visi Pembangunan Daerah yang semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara tersebut kini semakin jauh dari kenyataan. Dikatakan demikian sebab sampai dengan saat ini, berbagai karakter daerah sebagai “Provinsi Yang Berdaya Saing” sampai saat ini belum menunjukkan keberadaannya, bahkan dapat dikatakan Provinsi Sumatera Utara saat ini telah berubah menjadi salah satu provinsi terbelakang di Indonesia.

Berdasarkan RPJMD 2013-2018, pada banyak indikator, LKPJ 2016 semakin menjauh dari pencampaian RPJMD. Demikian juga bila dibandingkan dengan LKPJ periode sebelumnya (2014-2015), LKPJ 2016 tidak terlihat ada perbaikan, bahkan beberapa indikator mengalami pertumbuhan negatif. Dan bila dilihat dari sisi pencapaian Rata-rata Provinsi secara nasional, pencapaian Sumatera Utara rata-rata pada peringkat terbawah.

Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut :

  1. Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014 yang dirilis oleh Kementrian Dalam Negeri pada akhir tahun 2015, Provinsi Sumatera Utara hanya berada pada urutan ke 27 dari 33 provinsi di Indonesia.

    Sebagai pembanding misalnya Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran di Indonesia mampu menempatkan dirinya pada posisi ke 6. Sedangkan untuk peringkat 2015 yang dirilis pada akhir akhir 2016, SUMUT tidak tidak dimasukkan ke dalam peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sehubungan dengan keberadaan Kepala Daerah yang diberhentikan sementara terhitung sejak 1 April 2015 sehingga status skoring adalah N/A Not Available.

  2. Kapasitas Fiskal 2016 yang dirilis Departemen Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat 26 dari 34 Provinsi. Kapasitas Fiskal ini menunjukan kemampuan Daerah membiayai pembangunan di daerahnya, dengan indeks kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkategori rendah menunjukan rendahnya kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membiayai pembangunan daerah.
  3. Kondisi lain yang dapat mengindikasikan semakin jauhnya antara Visi pembangunan Sumatera Utara dengan realita kehidupan masyarakat hari ini adalah terkait dengan beberapa indikator ekonomi makro Sumatera Utara. Pada saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, suasana pertumbuhan makro ekonomi daerah yang masih jauh dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berdasarkan berita resmi BPS tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 5,02 % dari asumsi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 5,69 %.

    Patut pula kita merasa prihatin menyikapi makro perekonomian daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 ini dengan semakin tingginya angka pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Pada tahun 2016 angka pengangguran terbuka ditetapkan sebesar 5,41 % dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 menjadi 6,00 sampai dengan 6,5 %. Demikian juga dengan penduduk miskin pada APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar 9,31 % pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 meningkat menjadi 10 sampai dengan 10, 50 %.

  4. LKPJ 2016 yang dipaparkan Gubenur Sumatera Utara, semakin menunjukan lemahnya pencapaian atas RPJMD 2013-2018. Gap atau kesenjangan antara yang ditargetkan pada RPJMD dengan apa yang telah dicapai pada LKPJ 2016 semakin jauh. RPJMD menargetkan tumbuh secara linier, namun kenyataan yang ditunjukan pada LKPJ tumbuh mendatar bahkan beberapa indikator mengalami pertumbuhan negatif. LKPJ 2016 juga tidak mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan LKPJ periode sebelumnya (2014-2015). beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

    a. Aspek Keuangan Daerah, tidak ada yang mencapai RPJMD, dibandingkan LKPJ sebelumnya tidak ada perbaikan bahkan cenderung semakin buruk.

    b. Target kinerja Prevalensi Gizi kurang dan gizi buruk ditetapkan sebesar 21% dan berdasarkan dokumen LKPJ tahun 2016 capaiannya 11,4% yang berarti terjadi penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yaitu sebesar 21,3%.

    c. Pertumbuhan UMKM Tahun 2016 hanya berada pada kisaran angka 0,01%.

    d. Kemampuan daya serap anggaran dari 43 SKPD rata-rata daya serapnya berada pada kisaran 85,79 % bahkan ada diantaranya SKPD yang memiliki kemampuan daya serap kurang dari 70%

    e. (RPJMD) Provinsi SumateraUtara Tahun 2013- 2018, disebutkan bahwa target sasaran proporsi panjang jaringan jalan mantap di tahun 2016 sebesar 89,08 %, namun fakta yang ada pencapaian di tahun 2016 hanya sebesar 80,83 %.

    f. Masih teramat banyak indikator yang secara jelas menunjukan kegagalan pengelolaan Pemprovsu, yang secara detail bisa dilihat pada Laporan Panitia Khusus LKPH Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2016.

  1. Diatas semua kegagalan-kegagalan itu, dimana untuk mewujudkan Sumatera Utara yang berdaya saing tak kunjung terwujud, pada sisi yang lain kini muncul slogan dan jargon baru yakni “Sumut Paten”, yang tidak punya relasi dengan semangat dan visi pembangunan Sumatera Utara yang telah dituliskan pada RPJMD.

    Berdasarkan jawaban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa tagline SUMUT PATEN muncul sebagai semangat untuk membangun kekompakan antar Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi berbagai tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang.

    Hal ini diperlukan sebagai motivasi untuk membangun kebersamaan tersebut. Sebagai sesuatu yang sifatnya menginspirasi pembangunan di Sumatera Utara, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di Sumatera Utara. Jawaban yang tidak hanya utopis, bahkan jawaban Jaka Sembung alias tidak nyambung, karena dilihat dari terminologi Bahasa Indonesia saja, istilah Paten sudah tidak tepat, namun secara terus menerus digebyarkan dalam berbagai program kegiatan seremonial dan sosialisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rekomendasi yang Utama dari LKPJ Akhir Tahun 2016, selain perbaikan kinerja Laporan LKPJ adalah Meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menghentikan penggunaan slogan, jargon, tagline atau apapun sebutannya terkait dengan SUMUT PATEN karena hal ini tidak didasarkan atas sistem perencanaan pembangunan di Sumatera Utara dan lebih merupakan kepentingan personal yang tidak punya relasi dengan karakteristik kedaerahan.

Untuk itu segala spirit atau semangat pembangunan Sumatera Utara dikembalikan kepada apa yang menjadi dokumen perencanaan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2013-2018. Dalam hubungan ini DPRD perlu menegaskan tidak pernah diajak urung rembug atau mendiskusikan segala yang berhubungan dengan slogan SUMUT PATEN tersebut, dan setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Sumatera Utara terkait dengan SUMUT PATEN mohon harus dapat dipertanggungjawabkan.

To Top