DPRD Sumut

Ketua Pansus LKPJ: Bangun Jaringan Jalan, Pemprov Sumut Hanya Capai Target 80,83 Persen

Bangfauzi.com – Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018, disebutkan bahwa target sasaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di tahun 2016 sebesar 89,08 persen. Namun, fakta yang ada pencapaian di tahun 2016 hanya sebesar 80,83 persen.

“Adapun dengan perincian di antaranya, program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan terdiri dari 81 kegiatan, program pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 85 kegiatan, program pembinaan jalan dan jembatan terdiri dari 27 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 766.597.018.572,” kata Ketua Pansus LKPJ Gubernur provinsi Sumatera Utara akhir tahun 2016, Muhri Fauzi Hafiz yang dihubungi via WhatsApp, Sabtu (13/5/2017).

Katanya kondisi ini menjadi catatan buruk bagi pemerintahan provinsi Sumatera Utara periode ini. Oleh karena itu, pada tahun yang akan datang, harus diperbaiki dan ditingkatkan kepatuhan terhadap tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tentang APBD pada setiap tahun Anggaran.

Selain itu, rekomendasi pansus LKPJ meminta agar semua kegiatan tersebut diaudit oleh lembaga BPK RI melalui pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga visi untuk menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara Sejahtera, bisa diwujudkan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati antara lembaga DPRD dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur, pada akhir tahun periode ini.

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mewujudkan misi membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance dan good goverment) adalah pengesahan APBD dan APBD-Perubahan tepat waktu.

Ketentuan tersebut di atas tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013-2018.

Pada tahun 2016, hal itu tidak tercapai, dibuktikan dengan tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan dana insentif daerah. Hal ini membuktikan buruknya tata kelola keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2016 dan tidak tercapainya target sasaran 2016 yang diamanatkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD.

“Padahal jika mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2016 semua tahapan dan urutan pengusulan sudah ditetapkan dan jika dipatuhi bisa tercapai dengan tepat waktu,” kata Fauzi.

Pada tahun berikutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus konsisten dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati sehingga semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di jajaran Pemprovsu bisa diwujudkan sampai akhir periode kepemerintahan ini.

Rangkaian kegiatan pansus LKPJ Gubernur provinsi Sumatera Utara akhir tahun 2016 akan segera berakhir. Dari jadwal yang sudah ditentukan, tanggal 26/5, Pansus LKPJ akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kata Muhri Fauzi Hafiz cukup banyak catatan-catatan kritis yang diterima Pansus LKPJ yang bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan kepemerintahan di tahun 2017 yang sedang berjalan. M

Anggota DPRD asal daerah pemilihan kabupaten Langkat dan kota Binjai ini mengungkapkan Pansus LKPJ melakukan analisa dari urusan wajib dan urusan pilihan, pengelolaan keuangan daerah, capaian Pendapatan daerah, Belanja Daerah, sampai urusan perbantuan yang harus dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016.

To Top