Sumut

APBD 2016 Telat Disahkan, Pansus LKPJ 2016 Sebut Pemprovsu Langgar Perda RPJMD 

Bangfauzi.com – Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2013-2018, untuk mewujudkan misi membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment), dengan sasaran terwujudnya sistem tata kepemerintahan yang baik berlandaskan hukum, disebut salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah APBD dan APBD-Perubahannya tepat waktu.

Pada tahun 2016, IKU tersebut tidak tercapai, sehingga tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan dana insentif daerah.

Menurut ketua pansus LKPJ Gubernur Sumatera Utara akhir tahun 2016, Muhri Fauzi Hafiz, dana insentif daerah yang tidak didapat tersebut sebagai bukti bahwa target sasaran 2016 yang diamanatkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD telah dilanggar.

Pelanggaran ini dalam bentuk pengesahan APBD dan APBD-Perubahannya yang tidak tepat waktu. Padahal jika mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015 semua tahapan dan urutan pengusulan sudah ditetapkan dan jika dipatuhi bisa tercapai dengan tepat waktu.

Muhri Fauzi Hafiz menduga semangat reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di jajaran Pemprovsu hanya sekedar slogan dan “asal bapak senang,” saja.

“Saya pikir, slogan saja itu, hanya untuk supaya baik dipandang Gubernur atau atasan sehingga reformasi birokrasi agar APBD tepat waktu disahkan tidak diikuti tindakan nyata,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.

Selain itu, gagalnya Pemprovsu mendapatkan dana insentif daerah tahun 2017, akibat pengesahan APBD tahun 2016 yang terlambat, membuktikan bahwa kepala biro keuangan selaku sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah masa itu berkinerja buruk, karena tidak mampu menyambut semangat baru reformasi birokrasi sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD, untuk pengesahan APBD dan APBD-Perubahannya tepat waktu.

“Seharusnya kepala biro keuangan saat itu mendapat sanksi atau peringatan dari Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi, sebagai bukti kesungguhan implementasi Perda RPJMD tersebut dan keteladanan yang baik,” ujar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat kepada wartawan, Kamis 28/4.

Sementara itu kreteria untuk mendapatkan dana insentif daerah adalah ketepatan waktu dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penilaian laporan keuangan yang baik, akan membuat daerah berpotensi meraih dana insentif daerah (DID).

Hal ini diakui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Pemprov Sumut, Agus Tripriyono melalui Sekretaris BPKD dan Aset Sumut, Raja Indra Saleh, Selasa (25/4/2017) seperti yang dikutip dari hariansib.co.

Pemerintah Provinsi Sumut juga berharap tahun ini bisa mendapatkan kucuran dana tersebut, namun sayangnya itu tidak terjadi.

“Kriteria penilaian untuk mendapatkan dana insentif itu kan ada beberapa. Pertama, ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Kalau tahun ini laporan yang kita sampaikan tepat waktu,” ujar Raja Indra Saleh.

Selain laporan keuangan yang tepat waktu, lanjutnya, kriteria lain adalah penilaian laporan keuangan harus meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kalau laporan keuangan tepat waktu, tapi tidak meraih opini WTP maka daerah tersebut tidak akan mendapatkan dana insentif. Begitu juga sebaliknya kalau daerah tersebut terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan. Termasuk di dalamnya penilaian pengesahan APBDnya, apakah terlambat. Kalau terlambat jelas tidak akan mendapatkan dana itu,” terangnya.

Ditambahkan Indra, untuk tahun 2017 ini, Pemprovsu masih menunggu penilaian laporan keuangan dari BPK. ‘Kalau APBD dan penyerahan laporan keuangan kita ke BPK tidak terlambat, tinggal penilaian opini inilah yang masih kita tunggu, mudah-mudahan WTP sehingga bisa mendapatkan dana insentif,” terang Indra, sembari mengatakan untuk laporan keuangan tahun 2017 memang disampaikan Pemprovsu pada bulan Maret.

Namun, hal itu sesuai dengan ketentuan adanya pengunduran waktu mengingat di tahun 2017 baru disusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru.

Ketentuan yang membolehkan daerah mengirimkan laporan APBD nya hingga 31 Maret 2017 ini membuat Pemprovsu dan daerah lainnya di Sumut tidak termasuk dalam kategori yang telat dalam mengirimkan laporan keuangan. “Ketentuan itu membuat kita tidak termasuk kriteria yang terlambat,” jelasnya.

Indra juga mengakui kalau Pemprov Sumut terakhir menerima dana insentif dari Menteri Keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp39 miliar. Dana itu langsung dialokasikan untuk pendidikan. Sementara di tahun 2017 ini, Pemprovsu tidak mendapatkan dana insentif, sebab di tahun 2016 Pemprovsu telat mengesahkan APBD.

“Dana insentif itu kita terima tahun ini untuk penilaian tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun 2017 kita mendapatkan WTP, berarti kita bisa mendapatkan insentif tersebut pada tahun 2018. Kalau tahun ini kita memang tidak mendapatkan insentif, karena tahun 2016, pengesahan APBD kita memang telat,” jelas Indra.

To Top