Sumut

Muhri Fauzi Hafiz Minta Kejelasan Proses Hukum Pengadilan Pajak APU PT. Inalum

Bangfauzi.com – Sampai saat ini warga Sumatera Utara masih menanti hasil keputusan penyelesaian sengketa pajak  Air Permukaan Umum (APU) PT. Inalum dengan Provinsi Sumatera Utara.

“Semestinya hal ini tidak boleh berlarut-larut karena proses persidangannya diketahui masyarakat sumut. Sampai saat ini kita masih menanti, target kapan dikeluarkan keputusannya pun kita tidak tahu,” ujar Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut yang ditemui di Medan, Selasa (5/4/2017).

Pemprov Sumut melalui Gubernur kata Fauzi harus bersikap tegas jika dalam dua minggu mendatang jika persidangan tidak memiliki keputusan yang tetap.

“Maka sudah sepantasnya masyarakat bisa menuntut kejelasan proses hukum yang sedang berlangsung,” katanya.

Meski PT Inalum badan usaha milik negara (BUMN) tapi karena proses sengketa pajak ini didukung oleh fakta yang menguatkan hak yang harus diterima propinsi Sumut, hingga diharapkan pengadilan pajak di Jakarta harus bersikap adil dalam menyelesaikan sengketa pajak ini.

Pemasukan pajak APU dinilai merupakan hak yang harus diterima oleh warga Sumut, pasalnya pendapatan itu bisa menambah kas daerah untuk memperbaiki infrastruktur.

Muhri Fauzi Hafiz

“Pajak APU bisa menambah PAD yang cukup signifikan yang bisa digunakan untuk pembangunan di daerah,” katanya.

Hal ini lah yang membuat Pemprov Sumut yang didukung oleh DPRD Sumut ntotot mempertahankan penerimaan pajak APU dari Inalum.

“Ini yang harus dipahami oleh PT Inalum, kenapa kita terus konsisten mengejar keadilan terhadap persoalan pajak APU karena kita memang membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan di daerah,” ujarnya.

Jika permasalahan ini terus berlarut-larut Muhri Fauzi Hafis bersama elemen masyarakat lainnya terpaksa harus menggunakan hak sebagai warga sipil dengan mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PT Inalum dan pihak terkait ke Pengadilan Negeri Medan.

“Masyarakat punya peluang lakukan citizen lawsuit karena itu bagian dari proses hukum yang diakui di negara kita. Jangan kira masyarakat diam dan tidak mengikuti perkembangan sidang pajak, justru saat ini kita aktif memantau serta menunggu keputusannya,” kata Fauzi.

Sebelumnya Dispenda yang kini menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menetapkan SKPD Sungai Asahan Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri dalam golongan industri.

Karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 , pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pertamina dan PT PLN, tidak termasuk PT Inalum.

Kemudian pada pasal 5 disebutkan, khusus untuk BUMN yang bergerak di ketenagalistrikan untuk pemanfaatan umum. Sedangkan PT Inalum ketenagalistrikannya untuk pemanfaatan sendiri.

SKPD yang dikeluarkan Dispenda, Inalum seharusnya membayar PAP untuk golongan industri sekitar Rp41 miliar hingga Rp43 miliar per bulan. Namun yang sudah disetor Inalum hanya Rp2 miliar berdasarkan perhitungan Rp7,5 per kwh yang dihitung sendiri oleh Inalum.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa PT Inalum harus membayar Rp 521 Milyar per tahun pajak APU kepada pemprovsu melalui dinas pendapatan, dengan kategori penetapan harga dasar air untuk listrik untuk kepentingan sendiri berdasarkan tarif industri dengan metode kubikasi.

Atas perbedaan pembayaran ini PT Inalum telah mengajukan surat keberatan ke Gubernur Sumut. Inalum kemudian mengajukan banding pajak ke Pengadilan Pajak karena surat keberatan ditolak gubernur. Hingga kini Inalum dan Pemprov menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

 

To Top