Sumut

Kunjungan Ke Dirjen Migas Komisi C Menyoal Transparansi Pertamina Soal PBBKB

Persoalan transparansi perusahaan plat merah Pertamina dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu agenda kunjungan kerja komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Dirjen Migas di Jakarta, (Kamis 23/2/2017).

Menurut anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, PT Pertamina melalui kantor MOR 1 Medan Sumbagut menunjukkan sikap apatis yang tidak mendukung terhadap upaya pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mendapatkan data-data yang konkrit terhadap penyaluran BBM yang terkena wajib pajak PBBKB.

Persoalan ini menjadi hal penting bagi kalangan DPRD Provinsi Sumatera Utara karena pihak PT Pertamina tidak juga bersedia menyerahkan data yang diminta oleh BP2RD dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan.

Muhri Fauzi Hafiz, menjelaskan bahwa sebenarnya keinginan untuk memperoleh data PBBKB tersebut semata-mata untuk dapat menghitung potensi PBBKB yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan wilayah yang luas dan konsumsi BBM yang cukup besar.

Saat ini sektor PBBKB saya yakini menjadi bagian dari pajak daerah yang signifikan punya pengaruh terhadap pembangunan daerah, dengan mendapatkan data-data yang konkrit dan benar maka penetapan target bisa lebih cermat sehingga potensi loss akibat situasi maupun kesalahan asumsi bisa dihindari.

Rapat Komisi C DPRD Sumut 

Oleh karena itu, kita meminta ada peran pemerintah pusat untuk menjembatani upaya pemerintah provinsi Sumatera Utara mendapatkan data-data tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua komisi C, Eben Ezer dan beberapa anggota lainnya, pihak Dirjen Migas melalui Direktorat yang ada menyebut bahwa pemerintah pusat dalam era kepemimpinan presiden Jokowi saat ini selalu mengutamakan prinsip transparan informasi dan data, bahkan, sampai persoalan anggaran pun saat ini pihaknya bisa diakses untuk mengetahui.

Menurut perwakilan yang hadir dari Dirjen Migas, sebaiknya dalam persoalan data penyaluran BBM dan kuota BBM ke provinsi Sumatera Utara, komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk datang kembali ke kantor BPH Migas yang lebih fokus dalam tugas penyaluran Migas ke seluruh Indonesia termasuk Sumatera Utara.

To Top