Sumut

Potret BUMD Sumut, Pemprov Harus Melakukan Inovasi

BANGFAUZI.COM – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggap masih buruk. Potret itu terlihat dari sejumlahBUMD belum seluruhnya berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hadir sebagai pembicara pada Dialog Interaktif bertajuk PotretBUMD yang digelar Jaringan Mahasiswa Intelektual Sumut(Jaminsu) di Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamangaraja, Medan, anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz berpendapat, justru adaBUMD yang menambah beban APBD Sumut.

“Tapi, ya, memang beginilah potret BUMD kita saat ini,” ujar Muhri seperti yang dikutip Tribun-Medan.com, Kamis (16/2).

Dari beberapa BUMD yang kini dinaungi Pemprov Sumut, kata dia, hanya lima yang mutlak sahamnya dikuasai antara lain PT Perkebunan, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana, PT Dirga Surya, PT Aneka Industri dan Jasa, serta PDAM Tirtanadi.

Sedangkan BUMD lainnya, yakni Bank Sumut, PT KIM dan PT Asuransi Bangun Askrida bukan sepenuhnya BUMD milik Pemprov Sumut.

Meski memiliki lima BUMD, ironisnya Pemprov Sumut belum memperoleh PAD yang signifikan dari sektor tersebut.

Muhri juga menyayangkan landasan hukum terhadap PDAM Tirtanadi yang dinilainya tidak pro terhadap pemasukan PAD Pemprov Sumut.

Menurut Muhri, PDAM Tirtanadi belum wajib menyetor PAD karena belum mampu mencakup layanan 80 persen. Padahal, perusahaan itu telah mendapat suntikan anggaran non-kas dari pemerintah pusat dan Pemprov Sumut.

“Belum lagi ada wacana PDAM Tirtanadi akan menaikkan tarif. Ini bahaya, setor PAD tidak tapi malah menambah tarif,” kata Muhri.

Selain PDAM Tirtanadi, Muhri juga menyayangkan penurunan saham Pemprov Sumut terhadap Bank Sumut sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut Muhri, kondisi ini perlu dicermati secara serius agar Pemprov Sumut dapat mematok target PAD yang besar terhadap BUMD yang dimiliki.

Pada kesempatan itu, pengamat ekonomi Badikenita Sitepu menjelaskan sejumlah faktor yang mesti dibenahi agar pengelolaan Pemprov Sumut dapat ditingkatkan.

“Lemahnya daya saing dan satu lagi sistem. Ini masalah utamanya. Tidak mungkin dari banyaknya orang untuk cari orang yang berkompeten menduduki manajemen BUMD tidak bisa, jadi ini sistem harus diperbaiki dulu,” ujarnya.

Kata Badikenita, Pemprov Sumut mesti melakukan inovasi terhadap sistem evaluasi jajaran BUMD.

Diperlukan adanya tambahan sistem audit yang tidak hanya tertuju pada sektor keuangan, namum sektor mutu kinerja.

“Mari kita buat audit program kinerja, jadi jangan hanya audit keuangan. Kenapa swasta bisa, kita tidak bisa? Kita haris tingkatkan kapasitas, jangan terus bertumpu pada zona nyaman,” ujarnya.

To Top