Berita

Anggota Dewan Dukung Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Sumut

BANGFAUZI.COM – Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut) Muhri Fauzi Hafiz mendukung target PT Bank Sumut mengejar target spin off (pemisahan) unit usaha syariah menjadi Bank Sumut Syariah ditahun 2018.

Selain bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), Bank Umum Syariah membantu memenuhi harapan masyarakat Sumut yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah atau bagi hasil.

“Kita sangat mendukung target pemisahan ini. Namun ada tiga hal yang harus disegerakan pengelola PT Bank Sumut guna mendukung target ini agar dapat berkembang dan bermanfaat,” ujarnya kepada MedanBisnis, Kamis (26/1/2017) seperti yang dilansir MedanBisnisDaily.com.

Tiga hal yang dimaksud itu, lanjut Fauzi yang juga pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut ini, yakni pengelola PT Bank Sumut harus dapat meyakinkan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni Pemprovsu, bahwa spin off UUS Bank Sumut adalah proses bisnis yang menguntungkan dan bermanfaat guna mendukung upaya menjadikan Bank Sumut sebagai Regional Champion Bank.

Kedua, mempersiapkan infrastruktur pelayanan UUS menjadi Bank Umum Syariah mulai dari fasilitas kantor maupun jaringan pelayanan lainnya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki baik soal rasio kecukupan pegawainya maupun untuk kualitas pemahaman terhadap produk perbankan syariah.

Dan selanjutnya dapat meyakinkan lembaga lainnya seperti DPRD yang menjadi mitra pemerintah daerah untuk mendukung penambahan modal sebagai syarat utama untuk spin off UUS Bank Sumut.

“Yakinkan semua pihak bahwa Bank Sumut Syariah ini mampu berkembang dan bersaing dengan Bank Sumut konvensional sehingga ke depannya diharapkan seluruh kabupaten/kota di Sumut dan Pemprovsu menanamkan saham,” kata Fauzi.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga menilai, kehadiran Bank Sumut Syariah menjadi strategi bisnis karena pasar perbankan syariah di Sumut masih ada potensi besar yang belum digarap.

Sedangkan untuk meraih pasar perbankan syariah di Sumut, tambahnya, Bank Sumut harus meningkatkan pelayanan dan menciptakan produk penyimpanan dana yang bersaing atau menambah fitur produk pembiayaannya yang murah dan tidak rumit pengurusannya. “Jika ini dipenuhi saya yakin Bank Sumut syariah bisa diminati masyarakat dan dapat menyumbang PAD yang besar,” tuturnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya Meilizar Latief. Menurut pengamat perbankan ini, pemisahan unit usaha sangat baik dan sudah harus dilakukan agar antara bank konvensional dan syariah dapat bersaing mengejar target nasabahnya masing-masing.

“Ini sangat baik, dan kita harapkan dapat berkembang sendiri. Persaingan pengelolaan konvensional dan syariah dilakukan secara profesional. Artinya masing-masing memahami berapa market share yang dapat diperoleh. Jangan pula nanti nasabahnya malah sama,” katanya.

Untuk itu, tambah Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut ini, OJK terus melakukan sosialiasi dan edukasi ke seluruh masyarakat terkait bisnis syariah dan konvensional. Karena memang, masih banyak masyarakat menilai bisnis syariah ini bernilai Islami. Padahal bisnisnya sama saja, dan membedakan pemberian bunga atau bagi hasil.

“Kalau masyarakat sudah paham tentang bisnis ini, maka masing-masing tidak sulit mengejar peningkatan nasabahnya dan bisa jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.

DPRD Sumut,kata Meilizar, berharap sumbangan PAD ke Pemprovsu dari Bank Sumut konvensional dan Syariah dapat meningkat. Sedang untuk modal bagi Bank Sumut Syariah, manajemen harus bijak melakukan strategis jitu dan menyakinkan agar Pemprovsu dan 33 kabupaten/kota menanam sahamnya.

“Ajak pemegang saham baru di Bank Sumut Syariah ini. Jangan berharap dari dana penyertaan modal. Kalau nanti bisa berkembang, maka dengan sendirinya DPRD Sumut akan mendukung untuk penambahan modal dari APBD,” pungkas Meilizar.

To Top