Home

Jangan Ganggu SMA Kami

Sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah proses pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah SMA/SMK dimana sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten / kota, saat ini beralih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Pengalihan kewenangan ini membawa konsekwensi bagi pemerintah provinsi selain persoalan beban Anggaran yang ada di APBD, persoalan mempertahankan kualitas pembinaan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota terhadap sekolah unggulan di daerahnya juga menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, proses pengalihan ini juga harus memberikan kepastian kepada para kepala sekolah bahwa pemerintah provinsi tidak akan melakukan mutasi besar-besaran dalam proses pengembangan karir dan jabatan ASN bapak/ibu guru.

Wilayah provinsi jauh lebih luas dari kabupaten/kota, jangan nanti terjadi kepala sekolah di medan karena tidak mau “mengikut,” perintah kepala dinas pendidikan pemerintah provinsi akhirnya bisa dipindahkan ke daerah kabupaten/kota lainnya yang jauh. Kenyamanan tentang hal ini juga harus menjadi perhatian.

Agar proses belajar mengajar yang sudah berjalan selama dalam pembinaan pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan lebih baik lagi.

Selain itu, ramenya pemberitaan tentang spanduk “Sumut Paten,” yang ada di sekolah-sekolah saat ini, sebaiknya mulai ditertibkan. Jangan spanduk-spanduk liar tersebut mengganggu proses pengalihan kewenangan yang sudah berjalan dengan baik dan benar.

Proses pengalihan kewenangan ini adalah amanat UU bukan karena keinginan Gubernur dan pemerintah provinsi. Bahkan, jika dihitung dalam kalkulasi kecukupan anggaran pada APBD kita tahun 2017 ini, anggaran dari Pemerintah Pusat masih sekitar 800 milyar rupiah yang direalisasikan, hitungan kebutuhan pemerintah provinsi untuk amanat ini adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Artinya, proses pengalihan kewenangan ini bukan kehendak dan program pemerintah provinsi.

Selain itu, ramenya pemberitaan tentang spanduk “Sumut Paten,” yang ada di sekolah-sekolah saat ini, sebaiknya mulai ditertibkan. Jangan spanduk-spanduk liar tersebut mengganggu proses pengalihan kewenangan yang sudah berjalan dengan baik dan benar.

Proses pengalihan kewenangan ini adalah amanat UU bukan karena keinginan Gubernur dan pemerintah provinsi. Bahkan, jika dihitung dalam kalkulasi kecukupan anggaran pada APBD kita tahun 2017 ini, anggaran dari Pemerintah Pusat masih sekitar 800 milyar rupiah yang direalisasikan, hitungan kebutuhan pemerintah provinsi untuk amanat ini adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Artinya, proses pengalihan kewenangan ini bukan kehendak dan program pemerintah provinsi.

Selain itu, ramenya pemberitaan tentang spanduk “Sumut Paten,” yang ada di sekolah-sekolah saat ini, sebaiknya mulai ditertibkan. Jangan spanduk-spanduk liar tersebut mengganggu proses pengalihan kewenangan yang sudah berjalan dengan baik dan benar.

Proses pengalihan kewenangan ini adalah amanat UU bukan karena keinginan Gubernur dan pemerintah provinsi. Bahkan, jika dihitung dalam kalkulasi kecukupan anggaran pada APBD kita tahun 2017 ini, anggaran dari Pemerintah Pusat masih sekitar 800 milyar rupiah yang direalisasikan, hitungan kebutuhan pemerintah provinsi untuk amanat ini adalah sekitar 1,2 triliun rupiah. Artinya, proses pengalihan kewenangan ini bukan kehendak dan program pemerintah provinsi.

Hal ini sebenarnya hanya persoalan kecil yang tidak perlu menjadi penyebab kita putus silaturahim. Namun, jika tidak diingatkan, keadaan ini bisa terbawa-bawa dalam suasana menjelang pemilihan kepala daerah di tahun 2018 nanti. Sabar, jangan ganggu SMA/SMK kami. (mfh)

 

 

To Top