Berita

DPRD Sumut Minta Dishub Kembali Kelola Kapal Ferry Danau Toba

BANGFAUZI.COM – Komisi C DPRD Sumatera Utara merekomendasikan dan meminta kapal motor penumpang (KMP) jenis Ferry Roro kawasan Danau Toba, agar pengoperasiannya kembali dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumut.

Sebab saat ini PT Pembangunan Prasarana Umum (PPSU) Sumut dinilai kurang maksimal meraup pendapatan dari kap tersebut.

Hal itu terungkap dalam rekomendasi Komisi C DPRD Sumut dipimpin Ketua Ebenejer Sitorus SE dihadiri sejumlah anggota diantaranya Muhri Fauzi Hafiz SE di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kemari.

Dalam pertemuan itu dewan meyakini Dishub lebih efektif menghasilkan pendapatan keuangan daerah dalam mengoperasikan Ferry Roro tersebut dibanding saat ini dikelola PT Pembangunan Prasarana Umum Sumut.

Apalagi, sebut Muhri Fauzi Hafiz, dalam pengelolaan kap mesin tersebut, anggaran pemeliharaan disampaikan Dishub lebih kecil dibanding PT PPSU Sumut.

“Jadi kalau pengoperasian kapal tersebut lebih banyak mengeluarkan dan menghabiskan anggaran keuangan daerah,maka untuk apa lagi kita pertahankan pengoperasian Ferry Roro tersebut kepada PT PPSU. Lebih baik kita kembalikan saja ke Dinas Perhubungan Sumatera Utara, “kata Muhri Fauzi juga politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Muhri Fauzi Hafiz mengatakan penerimaan pendapatan dari pengelolaan kapal feri roro itu cukup besar, dari keterangan pihak dinas Perhubungan tahun 2016 ini dicapai kurang lebih 1,7 milyar rupiah.

Berdasarkan kesepakatan yang tertulis katanya laba itu dibagi dua antara dinas Perhubungan dengan BUMD PT PPSU selaku pihak ketiga pengelola operasional kapal feri roro tersebut. Kesepakatan ini sesungguhnya memberatkan APBD karena pada tahun 2017 ini dalam nota keuangan R APBD 2017 di sebut ada biaya operasional ferry Roro di kawasan Danau Toba yang dialokasikan sebesar Rp 995.000.000,-

“Sementara pemasukan atau pendapatan dari retribusi kapal tersebut hanya sebesar Rp200 juta,”katanya.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, jika pendapatan dibagi dua seperti kesepakatan antara pemprovsu melalui dinas Perhubungan dengan PT PPSU selaku pihak ketiga yang ditunjuk mengelola kapal feri roro, semestinya, biaya operasional tidak lagi ditampung dalam APBD.

Kalaupun mesti ditampung atau subsidi harus diikuti dengan perhitungan yang cermat yang dapat dipertanggung-jawabkan cialis overnight delivery. Munculnya anggaran sebesar Rp 995.000.000,- tersebut perlu menjadi perhatian lagi bagi kawan-kawan di DPRD Sumatera Utara, agar APBD tahun 2017 bisa tepat sasaran.

Untuk itu, Muhri Fauzi Hafiz berharap Dishub Sumut segera mempersiapkan langkah-langkah dan persiapan untuk pengoperasian Ferry Roro tersebut.

Ia beranggapan perlunya kembali pengoperasian Ferry Roro tersebut bertujuan menghindari tumpang tindih pelaksanaan dan pengalokasian anggaran.

To Top