Berita

Pemprov Sumut Janji Tampung Anggaran Hasil Reses Dewan

BANGFAUZI.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berjanji dimulai tahun 2018 akan siap menampung lebih besar hasil reses anggota DPRD Sumut. Sebab, utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprovsu ke kabupaten/kota dan BUMD telah lunas sekitar Rp 600 miliar lebih.

“Dengan kondisi ini, insya Allah bisa lebih besar kita tampung lagi karena tidak ada lagi beban utang,” ujar Sekretaris Daerah Provsu Hasban Ritonga kepada wartawan di gedung dewan, akhir pekan lalu seperti yang dikutip dari Medanbisnisdaily.

Diketahui, anggota DPRD Sumut kecewa dengan sikap Pemprovsu yang selalu tidak mengakomodir hasil reses sehingga pada sidang paripurna penyampaian hasil reses, Kamis (22/12) anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII dan XII menolak membacakan hasil resesnya.

Menurut Hasban, memang selama ini tidak semua hasil reses anggota dewan dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran yang menjadi kendala utama. “Kami berharap anggota dewan sedikit lebih bersabar. Kita lihat skala prioritas usulan itu, kalau bisa ditampung pasti kita akomodir,”katanya.

Selama ini, lanjut Hasban, Pemprovsu masih berfokus menyelesaikan utang DBH, sehingga pada APBD 2017 nantipun belum juga bisa secara maksimal menampung usulan kegiatan dewan berdasarkan hasil reses.

“Tapi tetap semua hasil reses jadi perhatian antara Banggar DPRD Sumut dan TAPD untuk semaksimal mungkin diakomodir menjadi APBD. Tapi ada parameternya yang harus dipenuhi termasuk kondisi keuangan, prioritas dan sesuai kewenangan kita,” jelasnya.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat Muhri Fauzi Hafiz, mengatakan, kegiatan reses anggota dewan tidak perlu dilaksanakan.

“Untuk apa reses, Pemprovsu tidak mau menampung usulan dewan. Lebih baik dihapuskan sekalian,” kata Muhri.

Selama ini, kata dia, para anggota dewan sudah banyak menyampaikan keluhan kepada Pemprovsu baik melalui forum resmi berupa sidang paripurna maupun forum tidak resmi.

“Untuk apa kami berkoar-koar di media, dan berbicara di televisi tentang keluhan masyarakat. Tapi, tidak juga didengarkan. Pimpinan SKPD juga banyak yang tidak hadir, bagaimana mereka mau mendengar keluhan rakyat yang disampaikan saat reses anggota dewan,” tegasnya.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, dewan dan gubernur merupakan bagian yang tidak terpisah dari pemerintahan. Dia mengatakan hasil reses anggota DPRD juga bagian dari ketentuan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang wajib diperhatikan oleh Gubernur selaku unsur penyelenggara kepala pemerintahan daerah.

“Dalam ketentuan umum UU Nomor 23 tahun 2014 menyebut bahwa ‎pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan pemerintah daerah serta DPRD. Maka, segala aktivitas DPRD dengan tugas dan peran yang dimiliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan daerah. Sehingga, Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah tidak boleh mengabaikan DPRD, karena pemerintahan daerah itu adalah Gubernur dan DPRD provinsi untuk di daerah provinsi,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu 24/12.

Saat ditanya tentang hasil reses anggota DPRD provinsi Sumatera Utara yang selama dua tahun anggaran tidak ditampung dalam APBD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz membenarkan hal itu dan me‎ngaku sangat kecewa.

Menurutnya, Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah, perlu memperhatikan permasalahan ini dan dapat lebih arif bijaksana menyikapi demi terciptanya hubungan kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang adil dan merata.

“Sebagai mitra DPRD provinsi, Gubsu Tengku Erry Nuradi, perlu menyikapi permasalahan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh mengabaikannya, sebab, kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD juga bagian dari upaya menjalankan amanat UUD 1945, amanat UU tentang Pemerintahan Daerah dan amanat UU tentang MD3 peran dan tugas DPRD, serta peraturan terkait lainnya.”

“Saya khawatir jika hal ini tidak disikapi dengan bijaksana, maka, akan menjadi preseden buruk dari sebahagian rakyat Sumut nantinya terhadap kinerja Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah, seakan tidak adil dalam menyusun program kerja pemerintah daerah dengan tidak menampung usulan reses anggota DPRD,” kata Muhri Fauzi Hafiz.

Sebelumnya, seperti sudah diberitakan bahwa pada rapat paripurna di gedung DPRD provinsi Sumatera Utara Kamis, (22/12) dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2016, pemerintahan daerah provinsi melalui Sekda Hasban Ritonga, banyak menerima protes langsung anggota DPRD yang disampaikan dalam paripurna tersebut, tentang hasil reses yang tidak ditampung dalam APBD selama dua tahun anggaran berturut-turut (2015-2016). ‎

To Top