Berita

Berhemat, Rp 290 Miliar Dana DAU Sumut Dibekukan Pemerintah Pusat

BANGFAUZI.COM – Kementerian Keuangan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini.

Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016 berdampak pada keuangan Pemprov Sumut.

Seperti yang dikutip dari Waspada.co.id Sumut menjadi salah satu dari 169 daerah yang ditunda penyaluran DAU-nya sebesarRp 72,6 miliar per bulan.

Penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2016.

Menanggapi ini Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengatakan pendapatan Pemprov Sumut tentu berkurang untuk empat bulan terakhir, sehingga pihaknya akan efisiensi belanja.

“Tinggal kita mencari belanja mana yang harus kita tunda, belum kita putuskan. Sebenarnya kebijakan nasional ini sudah menjadi legalitas atas dasar hukum kepada kita untuk melakukan penundaan bagi hasil pajak. Tapi kan bagi hasil pajak kita sudah berkomitmen dari tahun-tahun lalu, kalau tahun ini sudah kita selesaikan. Tapi tahun berjalan ini, bagimana kita bisa menyelesaikan kalau sekitar Rp 290 miliar (empat bulan) ditunda pemerintah pusat,” kata Hasban Ritonga.

Menurutnya penundaan DAU dari pemerintah pusat sangat begitu terasa, karena di tahun ini sudah ada floating unutk belanja sesuai prediksi pendapatan Pemprov Sumut.

“Tentu belanja akan disesuaikan. Tapi kalau hak-hak normatif pegawai atau gaji pegawai mudah-mudahan tidak masalah, karena itu prioritas utama,” katanya.

Pemprov, lanjutnya, akan mengeliminir resiko yang paling kecil pada kepentingan masyarakat dalam penundaan belanja Pemprovsu. “Kalau di kabupaten/kota mungkin berpengaruh pada pembangunan, karena mereka yang dapatkan itu berkurang. Mungkin jika pembangunan belum proses lelang, mungkin itu bisa ditunda,” ungkapnya.

Menurut Hasban, penundaan DAU dari pusat ke Pemprovsu bukan karena kealpaan dan tata kelola keuangan yang salah, sehingga termasuk diberlakukannya penundaan penyaluran DAU.

“Justru analisis mereka, Pemprovsu masuk daerah yang aman kalau dilakukan penundaan. Tapi bukan berarti kita dalam keadaan surplus, kita justru dalam kondisi masih membayar hutang,” tuturnya menambahkan Pemprovsu sendiri sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu untuk mendapat dispensasi.

“Kita sudah sampaikan kronologis tentang keuangan kita lalu memohon agar mendapat dispensasi karena kita sesungguhnya masih punya utang,” pintanya.

Selain dana bagi hasil, lanjutnya lagi, proyek pembangunan yang belum proses lelang dan sifatnya tidak prioritas sekali. “Tetapi arahan Pak Gubsu, infrastruktur jalan sifatnya sangat krusial, tapi kita lihat nanti kekuatan kita dengan tertundanya DAU sebesar R290 milliar. Kemudian yang sifatnya seremonial, mungkin ini yang ditunda,” imbuhnya.

Kabag Kas Daerah (Kasda) Provsu, Raja Indra Saleh, mengatakan hingga saat ini pihaknya juga memang masih konsultasi ke Kemenkeu terkait penundaan DAU tersebut.

Menurut anggota badan anggaran dari Fraksi Partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, pemerintah provinsi Sumatera utara melalui TAPD perlu juga melakukan kordinasi bersama dengan DPRD SU melalui rapat badan anggaran guna penyesuaian kegiatan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menunda DAU untuk pemprovsu mulai september mendatang. Hal ini perlu dilakukan karena september adalah masa akhir TW 3 untuk pelaksanaan APBD 2016.

“Ada 3 hal yang perlu segera dilakukan pemprovsu dalam menghadapi persoalan ini, pertama, melakukan kordinasi bersama DPRD SU agar jika ada belanja yang ditunda atau perubahan lainnya bisa tidak menjadi polemik karena, saat pengesahan APBD pemprovsu membahas bersama DPRD SU,” kata Fauzi.

Kemudian katanya langkah kedua menjaga konsistensi jadwal perencanaan APBD, baik APBD perubahan 2016 maupun RAPBD 2017.

“Sejauh ini pemprovsu belum ada menyerahkan draf kua/ppas APBD perubahan 2016 yang seharusnya memasuki bulan september ini menurut permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD 2016 menyebut bulan september itu adalah batas waktu kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD,” katanya lagi.

Ketiga, mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD. Tiga bulan terakhir di tahun 2016 ini, “saya mengharapkan Gubernur agar mengingatkan Kepala Dinas Pendapatan untuk bekerja keras melampaui target yang sudah ditetapkan. Apalagi potensi pajak APU dari PT Inalum yang sedang sengketa saat ini juga sedang berlangsung. Sehingga semua harus diwaspadai dan dikerjakan sungguh-sungguh agar kepentingan masyarakat Sumatera Utara tidak terganggu,” ujar Fauzi.

Seperti yang diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam menunda penyaluran DAU, yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

Adapun daerah-daerah yang DAU-nya ditunda penyalurannya adalah yang proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori sangat tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Menurutnya, sebagian DAU yang ditunda penyalurannya dapat dicairkan kembali apda sisa tahun ini jika realisasi penerimaan negara mencukupi.

Sementara itu, untuk sebagian DAU yang tidak dapat dibayarkan pada tahun ini maka tercatat sebagai kurang bayar pemerintah pusat ke daerah, yang pembayarannya akan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam lampiran PMK tersebut dirinci, total jatah DAU Provinsi yang ditunda penyalurannya sebesar Rp4,73 triliun. Sementara untuk DAU kabupaten/kota yang tertunda penyalurannya mencapai Rp14,6 triliun.

Besaran DAU secara nasional, yang ditunda pencairannya, setiap bulannya sebesar Rp4,85 triliun terhitung mulai bulan depan hingga Desember.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan, alokasi belanja negara akan dipangkas sebesar Rp133,8 triliun pada tahun ini mengingat realisasi penerimaan pajak diperkirakan meleset meleset (shortfall) dari target sekitar Rp219 triliun pada akhir tahun.

Dia merinci, jatah belanja Kementerian/Lembaga (K/L) akan dipotong sekitar Rp65 triliun, sedangkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dikurangi sekitar Rp68,8 triliun.

Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas APBNP 2016 agar dapat dilaksanakan secara terukur dan realistis.

“Dari hasil review, diperkirakan pendapatan negara lebih rendah dari yang ditargetkan, sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian belanja negara, baik belanja Kementerian/Lemabga (K/L) maupun transfer ke daerah dan Dana desa,” jelasnya, Kamis (18/8).

To Top