Berita

Pemko Belum Ajukan PK, Pasar Bundar Bakal Tinggal Kenangan

BANGFAUZI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai kembali akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemko Binjai terkait nyaris lepasnya Pasar Bundar Binjai pada senin (25/4/2016).

Pasalnya bila Pemko Binjai tidak melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai akhir April, pasar tersebut bakal menjadi milik pribadi.

Informasi di lapangan, saat ini pasar Bundar Binjai yang secara Hukum telah dimenangkan Hayati Chandra sesuai putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Sumatera Utara pada Oktober 2015.

Amar putusan PN Sumut dan PT Sumut memenagkan penggugat atas nama Hayati Chandra, terhadap gugatan aset berbentuk tanah seluas 737,1 meter persegi dan di atas lahan tersebut saat ini terdapat bangunan Pasar Bundar.

“Tidak boleh seperti itu, seharusnya Pemko segera membentuk pansus atau tim ahli. Jangan sampai aset Pemko itu lepas ke tangan orang,” ucap Syahril alias Ibung Warga Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, mingu (24/4/2016)

Sama halnya dengan keterangan beberapa warga lainya, yang berharap gerak cepat Pemko Binjai.

Saat ini warga berharap DPRD Kota Binjai dalam hal ini diharapkan mampu mempertahankan Pasar Bundar yang terletak di pusat Kota, Jalan Jend Sudirman, Kecamatan Binjai Kota.

Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-ll yang digelar di Gedung Utama DPRD Kota Binjai, pada Selasa (19/4), sekira pukul 09:00 wib, dengan melibatkan, Bagian Hukum, Dinas Tata Ruang Permukiman, Bagian Aset Pemko Binjai, dan beberapa mantan Anggota DPRD Kota Binjai, serta beberapa tokoh masyarakat pelaku sejarah Kota Binjai, belum menuai titik terang atas perihal putusan

Dalam rapat yang dipimpin Zainuddin Purba SH selaku Ketua DPRD Kota Binjai, terungkap terdapatnya bangunan 14 ruko atas tapak tanah melalui surat perjanjian sewa menyewa sejak tahun 1987-1989, yang masa berakhirnya di tahun 2012.

Sesuai surat perjanjian yang tertulis Pemakaian Bangunan Toko di Kompleks Pasar Bundar Binjai tanggal 15 juni tahun 1987, yang bertanda tangan Walikotamadya Drs Syarifuddin Kepala Daerah TK Binjai, bahwa tapak disewa oleh 14 orang atas nama, Roselina, Erwin, Sukardi, Tjong Haw Lin dan Kadin, Ismail Paulungan, Anwar, Anwar, Siwan dan Rudi Hartono, Benson, Hasan Tiong (Tidak ada di aset), Hok Sang, Sukarto, Rudianto, yang telah diperpanjang sejak tahun 2012 berdasarkan Perda No 23 tahun 2008.

Heranya dalam RDP tersebut tidak ada nama Hayati Chandra dari ke 14 nama yang telah melakukan perpanjangan sewa menyewa.

Mendengar keterangan dari peserta rapat, Dewan menilai telah terjadi konspirasi atas menangnya gugatan dari Hayati Chandra yang mana, diamar putusan Pengadilan, bahwa penggugat belum bisa menunjukan dasar bukti alas hak yang sah atas tapak tanah yang dimenangkan Hayati Chandra.

Namun, anehnya Pemko Binjai sebagai tergugat juga tidak bisa menunjukan surat alas hak atas lahan yang digugat Hayati Chandra.

Hingga, berdasarkan pengakuan Hayati Chandra bahwa lahan yang digugat itu miliknya dan telah dinotariskan tersebut, maka PN Sumut dan PT Sumut memenagkan gugatan Hayati Chandra.

Sementara itu, semenjak dikeluarkannya putusan terhadap Pemko Binjai pada Oktober 2015, sampai hari ini Bagian Aset Pemko Binjai belum melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sumut dan Pengadialan Tinggi Sumut.Sedangkan, batas PK berakhir dibulan April 2016.

Menyikapi rapat yang berujung dilanjutkan pada Senin depan, Anggota Dewan Peserta rapat mendesak pimpinan dewan untuk membentuk pansus aset dalam rangka menulusuri terhadap kebenaran atas gugatan Hayati Chandra.

“Rapat lanjutan akan terus berjalan dengan mencari bukti bukti baru terhadap persoalan yang kini berumur 12 hari lagi, kita akan mengundang saksi ahli yang mengetahui keberadaan pajak bundar. Serta akan mempertanyakan aset Pemko Binjai yang digugat oleh Hayati Chandra terhadap Aset Pajak Bundar, kenapa baru sekarang persoalan tersebut di beritahu ke dewan, maka saya menilai ada konspirasi dalam upaya kepemilikan lahan agar menjadi milik pribadi” kata Irfan Asriandi Anggota fraksi PAN DPRD Kota Binjai.

Terpisah, waliota Binjai HM Idaham dan wakil waliota Binjai Timbas Tariga belum bisa dihubungi terkait sengketa lahan pasar tersebut. Berkali-kali ditelepon, nomor Timbas memblokir panggilan masuk.

Sumber: Tribun-Medan.com

To Top