Ekonomi

Fauzi Minta Impor Sapi Terukur, Jangan Sampai Matikan Peternak Lokal

BANGFAUZI.COM – Kemudahan impor daging sebagai implikasi kebijakan ekonomi jilid IX dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Januari 2016 harus memiliki batasan. Jika tidak, kebijakan yang diturunkan untuk menstabilkan harga daging ini bakal menjadi ancaman bagi peternak lokal.

“Impor harus terukur dan jangan sampai membunuh peternak lokal. Harus ada batasan-batasan,” kata Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Jumat (29/1) di gedung setempat.

Dikatakannya, pemerintah sudah membuka keran impor, mulai dari penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% hingga penghapusan sistem impor berbasis negara. Impor daging tak hanya dari Australia, akan tetapi terbuka impor dari India.

Terukur dari sisi pendistribusian, dia mengatakan, populasi sapi di Sumut mencapai 678.542 ekor, kerbau 133.174 ekor, domba 464.378 ekor dan babi 896.297 ekor. Tahun 2015, Sumut impor daging sapi sekitar 10%. Sapi diimpor dari New Zeland tahun 2015 sebanyak 26.300 masih tersisa 9.600 ekor.

“Kalau tahun 2016 impor lagi dengan jumlah yang sama di tahun ini, tentunya akan melebihi kebutuhan. Kalau komoditinya banyak beredar, bisa-bisa peternakan lokal yang kalah saing,” katanya.

Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang inklusif buat peternak besar/kecil di dalam negeri. Upaya membantu peternak lokal agar kualitas daging dan harga bisa sama dengan daging sapi impor harus segera dilakukan dengan massif.

Pemerintah kata Muhri Fauzi, harus mendongkrak produksi daging dengan cara memberikan penyuluhan dan menyalurkan berbagai bantuan dalam upaya peningkatan kualitas dan volume produksi daging.

“Jangan karena impor bisa menstabilkan harga, kemudian peternak diabaikan. Kita berharap justru impor distop (dihentikan) karena Indonesia mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.

Dikatakannya, Sumut termasuk daerah penghasil daging yang potensial. Tahun ini pemerintah harus mendorong daerah agar giat menyusun program peternakan unggul yang disertifikasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Di Langkat kata Muhri Fauzi ada banyak peternakan yang dikelola secara moderen. Cukup besar. Tapi belum sebanding untuk bisa memenuhi kebutuhan daging yang besar.

“Disayangkan, kenapa sampai saat ini, Sumut tidak menjadikan potensi ini sebagai prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

“Merubah (membuat lebih mudah) aturan impor harus juga dievaluasi diikuti dengan kebijakan lain, yakni program penyuluhan kepada peternak sehingga volume produksi bisa ditingkatkan,” kata Muhri Fauzi lagi.

Stabilitas harga daging lanjut dia, harus menjadi prioritas pemerintah. Karena daging kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, jika upaya stabilisasi harga daging ini tidak tercapai maka daging impor bisa menguasai pasar domestik.

To Top