Berita

Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (3)

Berikut ini adalah surat yang kami layangkan kepada Ajib Shah selaku Ketua DPRD Sumut soal niatan hak interpelasi dewan kepada Gatot Pujonugroho selaku Gubernur Sumatera Utara.

Saya Muhri Fauzi Hafiz dari Fraksi Demokrat sebagai inisiator hak interpelasi DPRD Sumut merasa perlu membuka secara terang-benerang kepada masyarakat Sumatera Utara agar mereka tahu apa yang menjadi permasalah utama sehingga kenapa hak interpelasi ini perlu digulirkan. (Baca: Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (1))

Ketiga, tentang Kebijakan Pemerintah Daerah.

Terkait Saudara Gubernur Sumatera Utara, mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya pada pengelolaan BUMD milik pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara diduga sudah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 76,salah satunya menyebut bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu,atau kelompok politiknya yang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan. (Baca: Inilah Materi Interpelasi yang Harusnya Dijawab Gubsu (2))

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) pasal 14 tentang Dewan Komisaris, dan pasal 15 tentang Direksi, masing-masing menyebutkan bahwa untuk bisa menjadi Komisaris dan Direksi setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga Independen.

Pertanyaan :

  1. Untuk Struktur Organisasi Dewan Komisaris 2015 – 2020 PT.PPSU, kapan proses seleksi dilaksankan dan sebutkan tim independen dari lembaga/organisasi yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan?
  2. Untuk Struktur Organisasi Dewan Direksi 2015 – 2020 PT. PPSU, kapan proses seleksi dilaksanakan dan sebutkan tim independen dari lembaga/organisasi yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan?
  3. Apa dasar pemilihan tim independen tersebut dan siapa saja anggotanya?
  4. Mohon lampirkan riwayat hidup dan organisasi baik dewan komisaris maupun direksi PT. PPSU 2015 – 2020 ?

Diduga bahwa sebagai kepala daerah dalam melakukan kebijakan daerah Gubernur tidak melaksanakan dan mengabaikan azas pemerintahan yang besih dan berwibawa serta azas kepatutan hukum. Faktanya,  dalam hal pengajuan saudara Hasban Ritonga (status tersangka) saat sebagai salah satu calon dan Sekda Provinsi terpilih, sehingga, sampai saat ini provinsi Sumatera Utara yang besar ini,  dengan banyaknya rencana kerja dan program daerah,  hanya memiliki pelaksana harian (Plh) Sekda Provinsi dengan kewenangan terbatas.

Pertanyaan :

  1. Jelaskan dasar penilaian kepatutan yang dilakukan Gubernur bersama Baperjakat daerah saat mengajukan dan melantik saudara Hasban Ritonga sebagai sekda provinsi yang terpilih dengan status tersangka?
  2. Apakah Saudara Gubernur dan Baperjakat daerah sudah melakukan proses rekam jejak yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
  3. Kenapa tidak segera dilakukan pengusulan nama pengganti Sekda Provinsi saat sudah diketahui status tersangka Saudara Hasban Ritonga?

Gubernur provinsi Sumatera Utara diduga melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 76,   salah satunya menyebut bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang untuk menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan dirisendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin dan  melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sertamenerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lainyang mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukan.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana proses evaluasi kinerja kepala SKPD yang dilakukan Gubernur bersama baperjakat daerah?
  2. Apa bantahan Gubernur tentang isu bahwa untuk jabatan satu kepala SKPD dijajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Uatra memiliki bandrol harga dari 500 juta rupiah sampai milyaran rupiah ?
  3. Apa indikator kinerja yang berjalan yang saudara Gubernur lakukan saat ini terhadap semua kepala SKPD di jajaran pemerintah provinsi Sumatera Utara ?
  1. Pelaksanaan mutasi pejabat struktural eselon II dan eselon III sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 821.23/2095/2011, tanggal 10 Juni 2011, dan Nomor 821.23/2651/2011, tanggal 26 Juli 2011, disebut telah melanggar pasal 132 A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kami mohon penjelasan Saudara Gubernur dan penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan ?
  2. Apakah boleh pejabat dari daerah Kabupaten/Kota menjadi pejabat eselon II dan pejabat eselon III di jajaran Pemerintah provinsi Sumatera Utara? Apa payung hukumnya ? Mohon klarifikasi Saudara Gubernur tentang kebijakan mutasi bahwa kabar yang kami terima melalui kepala BKD pemerintah provinsi Sumatera Utara tidak lagi menerima mutasi dari daerah karena jumlah PNS pemerintah provinsi Sumatera Utara sudah cukup.
  3. Kenapa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum melakukan lelang jabatan seperti amanat Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara/Pemerintah Daerah/Pejabat Daerah?
  4. Mohon semua jawaban disertai dokumen dan kebijakan Gubernur yang terkait.

Sebagai kepala pemerintah daerah yang dipilih memlalui pemilihan langsung oleh rakyat, sampai hari ini pencapaian program kerja yang sempat dituangkan dalam kampanye saat pilkada di tahun 2008 lalu tidak terlihat dalam kebijakan daerah yang dilakukan oleh Gubernur H. Gatot Pujonugroho, ST. M.Si. diantaranya tentang membangun 45 ribu ruang kelas baru dan membuka lapangan kerja baru.

Pertanyaan :

  1. Apakah Visi dan Misi saat masa kampanye lalu sebagai Calon Gubernur tidak masuk/diabaikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun anggaran ?
  2. Apa bukti bahwa saudara Gubernur konsisten dan taat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018 ?
  3. Kami mohon agar jawaban diuraikan dan disertai bukti otentik yang resmi.

 

 

To Top