Berita

Pemprov Sumut Timbun Utang

– Lebih Setengah Anggota DPRD Sumut Setuju Interpelasi Jilid III

Lebih setengah anggota DPRD Sumut setuju mengajukan hak interpelasi soal pengelolaan keuangan Pemprov Sumut kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Muhri Fauzi Hafiz, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, satu pengusung hak interpelasi, menyebut sudah 57 orang dari 100 anggota dewan menandatangani usulan interpelasi. Namun dalam daftar yang diberikan Fauzi, baru 55 anggota DPRD Sumut yang menyetujui usulan hak interpelasi jilid III ini.

“Informasi yang saya terima harusnya hari ini atau besok berkasnya akan diserahkan kepada pimpinan dewan untuk dibawa ke dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah). Data terakhir yang saya tahu, jumlah anggota DPRD Sumut yang sudah menandatangani persetujuan interpelasi sudah 57 orang. Untuk jumlah fraksinya sebanyak tujuh fraksi. Namun yang lengkap ada lima fraksi. Sedangkan dua fraksi lagi tidak full anggotanya yang menandatangani. Jadi dari sembilan fraksi, dua fraksi lagi masih menunggu dinamika terakhir usulan interpelasi ini,” kata Fauzi saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD Sumut, Senin (9/3).

Rekan satu fraksi Fauzi, Nezar Djoeli, mengimbau keseriusan rekannya di DPRD Sumut untuk konsisten menjalankan interpelasi, yang merupakan hak anggota dewan.

“Kami sangat konsisten dengan interpelasi ini. Supaya semuanya jelas dan transparan. Masyarakat Sumut harus tahu bagaimana  kok bisa pemprov timbun utang,” ujar Nezar di ruang Komisi D. Saat DPRD periode 2009-2014, sudah dua kali usulan hak interpelasi terhadap Gatot, kandas, karena para pengusungnya mencabut dukungan saat diparipurnakan.

Fauzi menyebut yang menyerahkan berkas interpelasi kepada pimpinan dewan, adalah para ketua fraksi yang sejak awal getol menggagas interpelasi, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa, Hanura, NasDem, dan Fraksi Demokrat. “Mungkin akan ada lagi dukungan dari ketua-Ketua fraksi lain. Saya lihat dua fraksi lagi yang menunggu dinamika adalah PKS dan Golkar.”

Fauzi menyebut, pihaknya sudah mempersiapkan ancar-ancar materi interpelasi. Ada lima pertanyaan yang akan mengemuka. Yakni, hasil audit BPK TA 2013 terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut TA 2013, Perda tentang APBD Pemprov Sumut TA 2012, TA 2013, dan TA 2014, Keputusan Mendagri No 900-3673 Tahun 2014 tentang evaluasi Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD Perubahan TA 2014 dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2014 tanggal 16 September 2014.

Keputusan Mendagri No 903-3749 Tahun 2014 tentang Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD TA 2015 dan Ranpergub tentang penjabaran APBD TA 2015, azas kepatutan dan etika pemerintahan dalam pengangkatan PNS untuk mengisi jabatan struktural dalam rangka melaksanakan clean and good governance di lingkungan Pemprov Sumut, dan terakhir, laporan pengaduan masyarakat dan pemkab/pemko terkait utang-utang Pemprov Sumut baik dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan Provinsi, utang kepada pihak ketiga untuk proyek yang bersumber dari APBD 2014 dan APBD Perubahan 2014.

Ia menambahkan, pengusung interpelasi juga menyinggung  foto-foto mesra mirip Gatot dengan perempuan lain, seperti yang diusung massa HMI beberapa waktu lalu.

Seharusnya Gatot bisa menjadi tokoh panutan di Sumut, dan hal tersebut dinilai sebagai perbuatan tercela seorang pejabat negara. “Namun setelah berkas ini lolos di agenda Bamus, pasti akan di musyawarahkan kembali. Pertanyaan akan semakin dipertajam.”

Agar tidak lagi menjadi preseden buruk bagi anggota DPRD yang sudah menyetujui interpelasi, Fauzi mengusulkan agar tidak lagi dilakukan paripurna tentang setuju atau tidak setuju interpelasi. “Saya berpikir usulan kali ini harus pakai cara baru, yang menurut saya tidak menyalahi tatib. Karena yang menyetujui interpelasi sudah lebih setengah dari jumlah anggota DPRD Sumut, mestinya Bamus langsung mengagendakan jadwal interpelasi. Tidak lagi harus menjadwalkan paripurna setuju atau tidak setuju interpelasi tersebut.”

Fauzi optimistis interpelasi jilid III akan serius. Namun, diakuinya, sebagai proses politik, tidak ada yang bisa menjamin prosesnya terus berjalan hingga ke hak angket. “Namanya proses politik tidak ada yang bisa menjamin finalnya akan seperti apa. Tapi dengan adanya bukti-bukti yang sudah dilihat wartawan, nah itulah komitmen kami yang patut didukung.”

Sumber: Tribun Medan

 

To Top