Home

Perbankan Syariah Belum Murni?

Oleh: Muhri Fauzi Hafiz 

Sistem dual banking yang dianut oleh perbankan nasional saat ini sudah sepenuhnya mengakomodir kehadiran perbankan syariah. Hal itu dibuktikan dalam pengakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia  Meskipun masih dalam tahapan pembentukan karakter, namun, kehadiran perbankan syariah di Indonesia telah menjadi bagian yang integral Kehadiran perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya memiliki beberapa latar belakang. Diantaranya, pertama, kondisi objektif yang ada di masyarakat kita menyebutkan ada kelompok masyarakat yang berkeyakinan bahwa bunga bank sama dengan riba.  Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakomodir kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dengan mengembangkan sistem perbankan syariah yang tidak mem-peranakkan bunga dan mendasari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keadaan ini mau tidak mau harus kita akui, sehingga, kehadiran perbankan syariah dapat mendukung mobilisasi dana dari unit surplus kepada segmen masyarakat yang menolak bunga bank dan membutuhkan dana  dalam kegiatan ekonominya.

Kedua, pengembangan sistem perbankan syariah pada dasarnya sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan sistem perbankan nasional.   Fakta pada krisis perbankan pertengahan tahun 1997 lalu, diketahui sektor perbankan konvensional kita terpuruk akibat gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi, sedangkan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu bertahan. Hal ini didukung  karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga, serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (al-gharar) tanpa didasarkan kegiatan usaha yang riil.

Menurut Aris (2000), keberadaan dua sistem perbankan (dual banking system) yang berkembang secara bersama-sama dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain, akan menciptakan diversifikasi resiko keuangan secara lebih beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem sisytemic risk pada saat terjadi krisis keuangan. Maka, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat mendukung usaha peningkatan ketahanan sistem perbankan nasional dimasa yang akan datang.

Ketiga, perbankan syariah dapat menjadi sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional.  Perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional, diakui bahwa perbankan syariah hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sektor keuangan yang selalu mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia secara utuh. Salah satunya dalam upaya penyaluran pembiayaan, diketahui kalangan perbankan syariah wajib memperhatikan azas kemaslahatan dan moral, serta memperhatikan kehalalan usaha yang akan dibiayai. Kondisi ini secara sistemik membentuk institusi  perbankan yang kokoh dan melahirkan instrumen perbankan yang berbeda dengan sistem lainnya diluar perbankan syariah.

Keempat, perbankan syariah jelas mengharamkan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan bunga bank (riba) yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha riil. Kegiatan pembiayaan bank syariah cenderung menerapkan  participation system. Oleh karena itu, suplai uang dari bank syariah sangat erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil. Alokasi sumberdaya keuangan pada sistem perbankan syariah adalah merupakan respon langsung terhadap kapasitas produksi dan out put sektor riil. Secara makro, karakteristik ini diharapkan akan memberi dampak positif dalam upaya mengatasi permasalahan inflasi dan dapat mengurangi kondisi pertumbuhan ekonomi semu (buble economy).

Perbankan Syariah di Indonesia Belum Murni ?

Perbankan syariah di Indonesia hanya menjadi pelengkap dalam sistem perbankan nasional yang masih berada dalam sistem ekonomi besar yang dianut Indonesia. Maka, jika kita menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia tidak murni bukanlah karena model yang diadopsi “palsu,” dan sekedar mengikui tren, yang cenderung melanggar ketentuan syariah. Tetapi, itu terjadi karena sistem ekonomi nasional yang masih didominasi oleh sistem kapitalis,  membuat perbankan syariah terhimpit dan sangat terbatas melakukan aktivitas kegiatan intermediasinya.

Menurut Dr. Dadang Muljawan (2003), perbankan syariah lahir berdasarkan konsep pereferensi khusus umat Islam yang sangat mengedepankan konsep maslahat. Hal ini sangat berbeda dengan konsep preferensi yang dianut oleh masyarakat kapitalis.  Secara sistemik, konsep maslahat  sebenarnya adalah upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan secara individu (individual needs) dan kebutuhan masyarakat secara luas (social needs) untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk lembaga  dan isntrumen yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan.

Saat ini, semestinya kritikan yang tegas dan harapan besar itu ditujukan kepada perwakilan  pemerintah pusat dan pemegang otoritas moneter di Indonesia, yang sejauh ini masih belum optimal untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perbankan syariah dalam melayani masyarakat. Misalnya, berdasarkan perbedaan-perbedaan operasional yang terjadi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, sistem perbankan syariah memiliki kebutuhan yang besar untuk memiliki kerangka regulasi tersendiri dalam upaya mencapai tujuan keberadaannya serta menjaga kesinambungan operasinya dalam jangka panjang. Kenyataannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perbankan syariah tidak kunjung ditetapkan juga ? Selain itu, penyempurnaan penyusunan ketentuan operasional khusus dan piranti moneter bagi bank syariah juga harus terus dilakukan agar bank syariah dapat lebih sempurna menjalankan visi, misi dan fungsinya dalam perekonomian nasional.

Implementasi Tauhid

Upaya monitoring dan evaluasi yang terus kita lakukan bersama-sama terhadap perbankan syariah di Indonesia semoga bukan karena kita adalah penganut paham pragmatis yang berharap keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Namun, harapan penulis semoga hal itu merupakan bentuk implementasi nilai-nilai tauhid yang kita pahami. Penulis sepakat dengan ajakan DR. Amiur Nuruddin (2008), yang lebih mengedepankan upaya untuk memasyarakatkan keunggulan dan kemudahan produk keuangan syariah bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan bersungguh-sungguh mendukung akselerasi perbankan syariah (Medan Bisnis 08/02).

Penulis tsiqoh dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) bahwa tidak ada riba dalam perbankan syariah di Indonesia.  Selanjutnya, penulis yakin kepada kalangan perbankan syariah yang juga sedang bergulat untuk terus meningkatkan  kualitas pelayanan-nya kepada seluruh masyarakat Indonesia baik lintas etnis maupun antar agama. Ajakan penulis mari kita cerdaskan masyarakat untuk dapat lebih luas memahami produk-produk keuangan syariah dimanapun kita berada.

*Tulisan Ini Pernah Terbit di Harian Republika

To Top