Home

Gubernur Sumut Jangan Terus Hindari Isu Poligami

Oleh: Muhri Fauzi Hafiz

TERUS bergulirnya aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan mahasiswa maupun masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho (GPN) sesungguhnya sangat disayangkan. Sebagai Gubernur yang terpilih dengan sistem Pilkada langsung pada tahun 2013 lalu, seharusnya GPN adalah Gubernur yang sangat dicintai rakyat Sumatera Utara. Bahkan, memiliki kekuatan dukungan rakyat yang besar, yang seharusnya hari berganti hari dukungan itu bertambah besar diikuti karya sehingga bertambah banyak dan menjadi kekuatan moral bagi kepemimpinan-nya. Namun, apa yang diharapkan sepertinya berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini.

Meskipun banyak yang masih simpati dan mencintai GPN sebagai pemimpin di provinsi ini, sebaliknya, banyak juga yang dulu simpati sekarang sudah tidak peduli dengan GPN, bahkan sudah menyebutkan kalau tidak akan memilih GPN kembali jika mencalonkan diri lagi nanti. Argumentasi pasti banyak, penyebab yang melatar belakangi tidak hanya satu, tetapi jika ditarik benang merah dari semua alasan serta penyebab tidak simpati lagi kepada GPN, diantaranya yaitu lemahnya kepemimpinan GPN karena dugaan korupsi dan poligami.

Dalam sistem demokrasi kita hari ini, dinamika politik yang tidak terkendali cenderung dapat melemahkan kekuasaan. Apalagi aksi dan gerakan massa yang bergulir mampu membentuk opini umum untuk menjadikan kebenaran mengakui opini melalui berita-berita, baik di media cetak, maupun elektronik. Karena, politik bukanlah dunia matematika yang memiliki kepastian jawaban, maka dinamika politik yang terjadi tidak boleh diabaikan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian menjawab fitnah, sebab tidak jarang hal yang kecil jika dikelola dengan massif dan terstruktur akan menjadi penyebab kejatuhan marwah politik.

Korupsi harus dihindari, karena korupsi bisa menjadi penyebab runtuhnya kehormatan. Apalagi jika dikelola menjadi opini, maka dapat membunuh karakter seorang pemimpin. Meskipun ada hukum yang kita daulat sebagai penentunya, namun, kalau sampai seorang pemimpin apalagi Gubernur yang terpilih melalui pilkada langsung oleh rakyat, seperti GPN di provinsi Sumatera Utara ini, sudah terduga melakukan tindakan pidana korupsi, maka hal ini akan menurunkan kekuatan kepemimpinan-nya. Orang-orang yang simpati dan memiliki banyak harapan akan mulai khawatir, bahkan dapat menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kepemimpinan-nya. Pencitraan yang diawal sudah dibentuk dengan baik bisa menjadi tidak berarti.

Salah satu solusinya untuk menjawab masalah ini adalah keberanian menjawab langsung terhadap tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak berdasar tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, maka citra yang sudah terbentuk dengan baik sebelumnya, akan mulai memudar dan bisa menjadi penyebab kepemimpinannya menjadi lemah, loyo dan tak bergairah. Pada akhirnya akan membuat marwah politik yang dimiliki tidak bernilai.

Marwah politik yang menurut penulis bisa dipertahankan dengan keteladanan harus menjadi sikap yang melekat pada kebiasaan perilaku seorang pemimpin. Isu poligami yang mendera GPN sebagai Gubernur cukup mengejutkan dan membuat sesak dada banyak orang di daerah ini.

Meskipun poligami bukan satu tindakan yang dilarang menurut Agama, tetapi keteladanan ini belum bisa mendapat tempat di tengah masyarakat kita untuk membuat marwah politik seorang pemimpin bisa semakin diakui dan dipuji. Poligami seorang kepala daerah akan menuai perdebatan panjang, mulai rasa ingin tahu kapan menikahnya? Kenapa menikah lagi? Bagaimana membagi waktu ditengah kesibukan melayani masyarakat? Uang-nya darimana? Sampai dalil naqli yang membolehkan pun menjadi perdebatan. Sehingga, keteladanan poligami masa modern ini, yang diduga dilakukan oleh GPN atau kepala daerah lainnya, belum dapat diikuti menjadi kebiasaan perilaku rakyat yang dipimpin saat ini.

Jika dugaan korupsi dan poligami ini tidak dijawab dengan taktis dan berani oleh GPN sebagai pemimpin di Sumatera Utara ini, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kedua hal tersebut di atas cenderung akan membuat rumitnya jalan kepemimpinan GPN di pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Semakin hari GPN akan semakin lemah, walaupun ada upaya perbaikan yang dilakukan, tetapi nyaris tidak akan mampu mengimbangi bergulirnya opini misterius yang akan membunuh karakter GPN, karena tidak ada jawaban dan kepastian hokum.

Apalagi opini itu menjadi konsumsi para lawan politik GPN yang semakin menjadi-jadi, bahkan beberapa waktu lalu sempat terjadi kegaduhan politik di gedung DPRD provinsi Sumatera Utara, agar anggota DPRD sebagai wakil rakyat menggunakan hak interpelasi untuk mendapatkan jawaban dari dua isu tersebut, sehingga hal-hal yang rumit ini tidak mengganggu proses kerja roda pemerintahan pada masa mendatang.

Banyak fakta yang sudah terjadi, bahwa korupsi dan poligami dapat menjatuhkan kepemimpinan mulai dari seorang Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota. Hanya sebagai saran kebaikan, sesungguhnya sangat disayangkan, jika amanah kepemimpinan politik yang diraih dengan upaya yang melelahkan, bahkan komitmen luar biasa hingga berakhir janji dihadapan rakyat dan Tuhan, ternyata tidak dapat menghasilkan buah yang manis dan khusnul khatimah, sekali lagi jika itu terjadi, sungguh menyedihkan dan merugi.

To Top