Berita

Komisi C DPRD Mitra Kerja BUMD, Itu Hanya Slogan

Muhri Fauzi Hafiz menyatakan kalau anggota DPRD Sumatera Utara saat ini kurang didukung oleh regulasi yang mengurung kebebasan hak-hak legislasi mereka. Beberapa peraturan pemerintah malah bertolak belakang sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi legislatif dengan semestinya.

“Kami lemah dihadapan regulasi, misalnya menjalankan fungsi pengawasan. Mitra kami itu BUMD. Baik di dalam UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sendiri, BUMD itu hanya butuh kami pada saat penyertaan modal saja. Masalah manejemen dan pengelolaan keuangan mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada kami,” katanya.

Baik fungsi pengawasan, anggaran maupun pembuatan Perda tidak didukung oleh sistem yang ada. Saat mereka ingin melakukan evaluasi terhadap BUMD, mereka malah dibenturkan oleh peraturan yang membuat mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan untuk melakukan sidak atau meninjau langsung ke lapangan mereka harus memiliki izin dari pimpinan DPRD dan gubernur.

Jadi, bagaimana mereka bisa menjalankan fungsi legislasi dengan baik? Jika peraturan itu harus mengungkung hak dewan agar bisa menyoroti kinerja BUMD di Sumut agar mereka bisa bekerja secara maksimal dan bisa menyajikan kebijakan secara transparan.

“Contohnya aja, pemilihan direksi PDAM Tirtanadi, DPRD harus diajak terlibat. Keterlibatan itu bisa diatur. Itu kan teknis. Ini untuk mendengarkan visi misi mereka saja kami tidak diundang. Bagaimana kami bisa punya peran? Saya akan menyuarakan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Fauzi tidak bisa berharap banyak kalau suaranya itu bisa didengar di masa di masa periodesasinya saat ini. Namun dengan perjuangan yang dimulai saat ini, dia bisa berharap di periodesasi mendatang orang lain bisa merasakan keterlibatan dewan yang lebih baik lagi untuk membuat kebijakan bersama di dalam pemerintahan.

“Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kendati kami di Komisi C merupakan mitra kerja BUMD, itu hanya slogan saja. Tidak ada itu, kami tidak bisa masuk ke sana. Untuk menetapkan targer PAD dari BUMD saja kami tidak terlibat. Pengelola BUMD selalu berdalih saat menetapkan PAD kalau target tersebut merupakan hasil RUPS dengan bapak gubernur. Jadi RUPS lebih tinggi kewenangannya dari kelembagaan DPRD,” katanya.

Jadi kondisinya seperti itu. Fauzi merasakan kalau dia harus memaparkan fakta tersebut. Namun ia menegaskan kalau perubahan tetap harus dijalankan, terhadap Perda.

“Yang jelas Perda itu harus dirubah untuk mengukuhkan dimana sebenarnya fungsi badan legislasi di tingkat provinsi ini. Di dalam Perda itu harus dimasukkan satu pasal yakni fungsi pengawasan anggota DPRD,” katanya.

Faktanya fungsi itu katanya memang melekat di kelembagaan DPRD namun tidak memiliki ketegasan di dalam Perda dimana fungsi pengawasan mereka. Tentunya itu harus bertujuan mulia demi meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

“Ini semata-mata bukan bertujuan untuk merecoki atau membuat BUMD terpenjara dengan kepentingan politik anggota dewan. Namun untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Contoh ada dua agenda BUMD yang cukup penting saat ini yakni menentukan Dirut Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi. Tidak ada peran DPRD saya lihat di situ,” katanya.

Sebagai anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tentu ia tidak ingin melupakan konstituennya. Dia pun mengukuhkan tekadnya kalau dirinya harus mempunyai karya yang bisa ditunjukkan. Dirinya pun yakin mewujudkan visinya sehingga bisa mengakomodir keinginan masyarakat di daerah pemilihannya yakni di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat di wilayah Sumatera Utara.

“Setelah saya menjalani ini semua, saya yakinkan pada diri saya kalau saya harus punya karya. Saya sudah buat program yang bagi saya harus bertanggung jawab pada pemilih saya,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top